Pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdurrahman Suhaimi meminta pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta ditunda. Penundaan mesti dilakukan, kata dia, mempertimbangkan penyebaran virus Corona di Ibu Kota.
Menurutnya, keselamatan dewan termasuk Calon Wakil Gubernur perlu diutamakan dalam kasus ini.
"Paripurna pemilihan Wagub DKI harus ditunda. Kalau dipaksakan pemilihan Wagub dengan mengabaikan keselamatan jiwa, mengabaikan arahan para ahli kesehatan, mengabaikan arahan pemerintah maka terlalu mahal harganya Wagub," kata Suhaimi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (19/3).
Pernyataan ini diketahui berbeda dengan keputusan Badan Musyawarah pada beberapa hari yang lalu. Bamus menyatakan bakal tetap mengadakan pemilihan Wakil Gubernur pada 23 Maret. Terkait dengan surat tersebut, Suhaimi mengaku tidak menandatangani surat Bamus tersebut.
"Bamus tidak saya paraf, verba-nya juga tidak saya paraf," tegas dia.
"Waktu masih ada waktu, kesempatan masih lapang kenapa harus dipaksakan dan kebelet. Dulu dihambat hambat, sekarang digesa-gesa hingga tidak peduli dengan keselamatan jiwa, ada apa ini, harus konsisten lah," lanjut dia.
Menurut Suhaimi, jika karena pemilihan ini ada orang yang sampai terpapar virus corona, maka sangat fatal dampaknya. Mengingat banyak orang yang nantinya akan hadir di pemilihan wagub mendatang.
"Sebagai pimpinan saya ikut bertanggung jawab terhadap keselamatan anggota DPRD dan seluruh yang bekerja di DPRD serta masyarakat DKI," tegas dia.
Ia pun menyarankan agar anggota DPRD DKI bisa memanfaatkan teknologi kalau ingin tetap melaksanakan pemlihan. Jika tidak, maka DPRD DKI harus menunda pelaksanaan pemilihan wagub dengan alasan wabah Corona.
"Atau menyiapkan cara dengan memanfaatkan teknologi sehingga aman dan tetap terlaksana dengan baik sesuai dengan undang - undang dan aturan yang berlaku," tutup dia.
Diketahui ada dua calon wakil gubernur DKI Jakarta yang sudah melewati tahap seleksi. Mereka ialah dari Partai Gerindra Ahamd Riza Patria dan Nurmansjah Lubis dari Partai Keadilan Sejahtera. Paripurna akan dilaksanakan 23 Maret mendatang.
