Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan mengatakan Komisi VI DPR RI akan melakukan pemeriksaan ulang (cross check) kesiapan Badan Usaha Milik Negara dalam pengadaan kebutuhan pokok masyarakat untuk mengantisipasi dampak ekonomi akibat wabah korona (Covid-19).
Menurut Nasim, akan sangat berisiko ke depan apabila sampai terjadi krisis ekonomi akibat kekurangan kebutuhan pokok.
“Harus ada perencanaan matang terkait pemenuhan bahan pangan, pasar perdagangan, industri, koperasi semua harus maksimal. Apalagi sebentar lagi masuk bulan Ramadan kemudian lebaran. Harus disiapkan dari sekarang,” kata Nasim lewat keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (30/3) seperti dikutip dari Antara.
Kepala Kelompok Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi VI DPR RI itu mengatakan dampak Coronovirus Disease 2019 (Covid-19) itu tidak bisa dipandang remeh.
Untuk itu, ia mengajak semua sektor untuk ikut mengambil bagian dalam melawan pernyebaran korona yang sangat cepat. “Wabah korona tak bisa dibuat remeh, karena ke depan akan sangat mempengaruhi kondisi segala hal,” kata Nasim.
Bukan hanya sektor ekonomi dan pangan, menurut Nasim, pemangku kepentingan (stakeholder) di sektor kesehatan, keamanan, politik, dan lain-lain juga mesti dilibatkan.
Ia menjelaskan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar serta jajaran pengurus pusat PKB telah memberi instruksi agar semua kader ikut turun dan berkoordinasi langsung mencari solusi terbaik dalam membantu pemerintah melawan korona.
Apalagi situasi saat ini semakin mengkhawatirkan dan penyebaran korona semakin sulit dikontrol penyebarannya dan diprediksi dapat semakin meluas apabila tidak ditangani dengan cermat.
