Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) memahami keterangan pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2021 dengan beberapa catatan. Diantaranya pemerintah terlampau optimis dalam mematok target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yakni sebesar 4,5-5,5 persen
“Fraksi Partai Nasdem menilai, target pertumbuhan ekonomi pemerintah tersebut terlampau optimistis dan cukup tinggi. Pasalnya, hingga saat ini pemulihan ekonomi belum berjalan baik dan belum ada kepastian mengenai ujung dari pandemi Covid-19,” ujar Ahmad Hatari saat menyampaikan pandangan Fraksi NasDem pada Sidang Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2020).
Meski demikian, lanjut Hatari, Nasdem menyadari bahwa KEM-PPKF 2021 disusun dalam kondisi pandemi Covid-19. Pandemi ini juga telah merubah perkembangan dan tatanan kesehatan dan ekonomi. Banyak kendala di dalamnya, yang terbesar adalah ketidakpastian global, serta pandemi Covid-19 itu sendiri.
Kedua tantangan itu, sebutkan Hatari, telah menyebabkan mandeknya berbagai bidang usaha. Pandemi juga telah merubah peta perdagangan ekonomi, investasi pariwisata dan segala aktivitas interaksi antar Negara di dunia. Kinerja perdagangan global akan terganggu akibat lambatnya perbaikan kinerja manufaktur, ditambah jalur distribusi logistik yang juga terganggu. Investasi menurun dan pariwisata yang mencapai titik terendah sepanjang sejarah.
“Dampak negatif ini dipastikan akan menerpa ekonomi Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Kebijakan pemerintah menerbitkan Perppu No 1 Tahun 2020 yang selanjutkan ditetapkan menjadi Undang-Undang No 2 Tahun 2020. Serta Perpres No 54 tahun 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19, dan menjaga kondisi perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan telah menjadi landasan yang tepat dalam perumusan kebijakan fiskal tahun 2021,” sebutnya.
Namun, Perppu 1 TAhun 2020 itu dikeluarkan bukan terfokus untuk penanganan Covid semata. Dalam hubungan itu, KEM-PPKF 2021 ini sendiri disamping untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19 pada sektor keuangan, juga memitigasi dampak pandemi sektor kesehatan dan sektor riil. Oleh karena itu Fraksi Partai NasDem berharap agar target pertumbuhan ekonomi pemerintah tersebut jangan terlalu tinggi dan terlampau optimis.
Sebagai informasi, Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Selasa (12/5/2020) yang lalu sempat memaparkan KEM-PPKF Tahun 2021 pada Rapat Paripurna DPR RI. Dikatakannya saat itu tema KEM-PPKF 2021 disusun mengacu pada arah pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2020.
Namun demikian, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, dengan adanya pandemi virus Corona (Covid-19) di awal tahun, menyebabkan pemerintah untuk menyesuaikan KEM-PPKF dengan kondisi fundamental yang tengah dihadapkan pada kondisi ketidakpastian yang tinggi.
Pada kesempatan itu Sri Mulyani mengungkapkan target ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2021, yakni Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5-5,5 persen, Inflasi sebesar 2,0-4,0 persen, tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,67-9,56 persen; dan nilai tukar Rupiah sebesar 14.900-Rp15.300 per dollar AS.
