PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) mengomentari langkah Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsudin terkait pembentukan koalisi pengkritik kebijakan pemerintah. Koalisi itu disebut sebagai Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengingatkan agar koalisi yang dibentuk oleh Din Syamsudin tersebut tetap berada dalam koridor konstitusi yang sesuai dengan gerakan politik.
"Itu hak politik beliau sebagai tempat atau wadah menyampaikan aspirasi. Sebagai gerakan moral sah-sah saja dilakukan asalkan masih dalam koridor konstitusi," ungkap Awiek, sapaan Baidowi, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8).
Menurut Awiek, koalisi yang dibentuk oleh Din Syamsudin tidak memiliki kekuatan politik. Jika ingin memiliki kekuatan politik, koalisi yang dimaksud harus mengikuti pemilu sebagai prodesur demokrasi yang telah diatur melalui konstitusi.
"Saat ini sudah ada DPR hasil Pemilu 2019 yang sah dan konstitusional dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, maupun menjadi gerakan politik untuk membuat keputusan," paparnya.
Sebelumnya, Dim Syamsudin menggelar petemuan dengan sejumlah tokoh yang mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada Minggu (2/8).
Dalam forum tersebut hadir tokoh-tokoh yang berkecimpung di dunia politik seperti akademisi Rocky Gerung, M Said Didu, pakar hukum tata negara Refly Harun, Bachtiar Chamsyah, Abdullah Hehamahua dan belasan tokoh lainnya.
