DPRD DKI Jakarta membahas anggaran APBD Perubahan 2020 di resort kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat saat pandemi virus Corona (COVID-19). Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta menyebut pembahasan anggaran sulit jika dilakukan secara daring atau online.
"Kenapa tidak pakai virtual, kita kesulitan karena kita bicara angka. Bicara angka, bagaimana pemaparan dengan angka, mau masuk memberikan pendapat masing-masing anggota Badan Anggaran, agak susah berbicara. Agak sulit sekali kalau pakai virtual," kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra, S Andyka, saat dihubungi, Rabu (21/10/2020).
Bagi Andyka, pembahasan anggaran tidak akan optimal jika dilakukan secara daring. Apalagi, jika terjadi dinamika pembahasan saat rapat.
"Anggaran sekian, potensi pendapatan berkala. Belanja berapa, jadi agak sulit kalau virtual. Virtual mengatur jalannya rapat, giliran semua teriak kan agak sulit," ujarnya.
"Kalau tatap muka, bisa buka-bukaan berapa sih anggaran, berapa sih kemampuan untuk mengejar anggaran," lanjut Andyka.
Andyka mengaku, dia sebenarnya ingin membahas masalah itu di dalam Kantor DPRD DKI Jakarta. Namun, kondisi di dalam kantor tidak memungkinkan.
"Kondisi perkantoran, rapat maraton dalam ruang AC, kan agak sulit juga. Jadi di sana terbuka, ada aula disekat-sekat efisiensi waktunya juga, bisa tuntas langsung," katanya.
Sementara itu, Penasihat Fraksi Gerindra, Mohamad Taufik menyebut akan ada pelanggaran aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi jika melangsungkan rapat di Gedung DPRD. Sebab, dalam rapat tersebut, seluruh anggota dewan, staf, dan eksekutif harus hadir dalam pembahasan.
"Enggak ada tempat nya di kita dengan posisi 50 persen dari kapasitas ya kan lagi PSBB maka dipindahin ke sana," ucap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta tersebut.
Sebelumnya, pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2020 dilangsungkan di Grand Cempaka pada Selasa (20/11/2020). Rapat itu dihadiri oleh anggota dewan dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemprov DKI Jakarta.
"Iya, semua komisi, pembahasan APBD Perubahan. Ada 800-an orang yang hadir dari Dewan dan SKPD," ucap Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, saat dihubungi, Rabu (21/10).
Menurut Aziz, resort atau wisma tersebut adalah milik BUMD JakTour. Selain itu, wisma itu memiliki ventilasi yang cukup sehingga disebut bisa mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19).
"Di Bogor ini juga fasilitas Pemda (DKI), digunakan karena di Jaya Raya ini ventilasinya baik, sehingga meminimalisir penularan COVID-19," kata Abdul Aziz.
