Pimpinan MPR bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen kembali menyelenggarakan press gathering. Dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, press gathering kedua tahun ini berlangsung di Bandung, 6 – 8 November 2020.
Sekitar 90 wartawan parlemen dari media cetak, online, dan elektronik mengikuti press gathering ini.
Press Gathering ini dihadiri oleh pimpinan MPR, pimpinan badan, pimpinan fraksi dan kelompok DPD. Mereka adalah Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid (virtual) dan Lestari Moerdijat (virtual) dari unsur pimpinan MPR.
Sedangkan Idris Laena (Golkar), Anton Sukartono (Demokrat), Taufik Basari (Nasdem), H.M. Ali Taher Parasong (PAN), H. Johan Rosihan (PKS), dan Hj. Illiza Sa’auddin Djamal (PPP), hadir sebagai pimpinan badan, fraksi, dan kelompok DPD.
Selain itu, hadir sebagai undangan pimpinan Sekretariat Jenderal DPD, dalam hal ini Deputi Administrasi DPD RI, Adam Bachtiar.
Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menyambut baik diselenggarakannya kegiatan Press Gathering ini. Muzani juga menyampaikan apresiasinya kepada Kepala Biro Humas MPR, Siti Fauziah, yang telah menyelenggarakan acara press gathering ini bersama koordinatoriat wartawan Parlemen.
Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Ketua Koordinator Wartawan Parlemen yang baru terpilih, Marlen Sitompul, serta ketua koordinatoriat terdahulu, Rhomdoni Setiawan.
Press gathering, menurut Muzani, adalah forum bagi pimpinan MPR dengan para wartawan buat ngobrol apa saja. Tetapi intinya, menurut Muzani, sudah pasti adalah untuk kebaikan. “Apalagi tugas MPR adalah membangun suasana kenegaraan yang lebih kondusif,” ujar politisi Partai Gerindra ini.
Menyinggung soal tema diskusi, ‘Visi Misi NKRI Bagi Calon Kepala Daerah,’ Ahmad Muzani menyatakan, tema ini agak terlambat sebenarnya, karena semua calon sekarang pada persiapan akhir menuju kemenangan. Hari efektifnya tinggal 20 atau 25 hari lagi sebelum tanggal 9 Desember.
“Tapi, sebagai pengingat kepada calon gubernur, calon bupati, calon walikota, maka tema ini menjadi penting bahwa sehebat apapun misinya maka sebagai calon gubernur, bupati, walikota harus dalam koridor NKRI,” tukas Muzani.
