Kebijakan Kemenkeu yang menetapkan BLT DD (bantuan langsung tunai dana desa) dilaksanakan hingga akhir 2021 mendapat respon dari Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat Lasmi Indaryani.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi V dengan Kementrian Desa yang dilaksanakan Senin (18/1). "Kebijakan kemenkeu tersebut akan membutuhkan anggaran sekitar 20 s/d 35 % dari total Dana Desa, tergantung jumlah penerima di masing masing desa. Yang bisa kita maknai semakin banyak penduduk miskin di desa tersebut maka semakin banyak anggaran Dana Desa yg tersedot utk mengcover BLT DD," jelas Legislator dari Dapil Jateng 7 tersebut.

Dalam setiap reses, akui Lasmi, yang disuarakan kepala desa hampir senada. DD mereka tersedot untuk penanganan covid sehingga agenda pembangunan desa terhambat.

"Yang ingin saya sampaikan. Saya meminta kepada kemendes berkomunikasi dengan kemenkeu untuk membuat formulasi/program yang bisa membantu desa desa miskin yang alokasi DD nya tersedot banyak untuk BLT DD. Agar pembangunan di desa tersebut tidak terhambat," kata ia.

Selain itu, politikus Demokrat ini meminta kemendes juga proaktif untuk komunikasi dengan kemensos untuk sinkronisasi data DTKS supaya bansos lebih tepat sasaran dan meminimalisir penggunaan BLT DD.

"Harapan saya, walaupun dalam masa pandemi, pembangunan di desa tetap bisa berjalan sehingga pembangunan bisa merata sampai di desa," pungkas Lasmi.