Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengaku senang sejalan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak setuju terhadap Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

“Saya seneng kalau pemerintah juga berpendapatnya sama dengan PAN. Alhamdulillah terima kasih. Jadi kan lebih ringan, berarti kan bagus. Ide kami direspon bagus, makasih kami,” ujar Zulkifli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/2).

Zulkifli juga menuturkan, PAN menolak RUU Pemilu karena saat ini lebih baik DPR membantu pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 ini. Hal itu karena setiap hari makin bertambah angka penularan virus Korona di tanah air.

“Sebaiknya kita fokus menghadapi Covid-19 ini. Jadi ini nyata adanya peningkatan jumlah sangat tajam,” katanya.

Selain itu, Wakil Ketua MPR ini mengatakan perlu waktu juga untuk menyatukan semua pihak akibat Pilpres 2019 lalu. Bahkan saat itu muncul istilah ‘cebong’ dan ‘kampret’.

“Masalah persaudaraan kebangsaan yang mulai goyah, mulai dari proses Pilpres sampai terus sekarang, bahkan melahirkan cebong kampret, itu kita perlu kebersamaan untuk merajut kembali merah putih itu,” katanya.

Zulkifli berujar, perubahan undang-undang belum tentu membawa aturan yang lebih baik. Seperti saat ini perdebatan mengenai ambang batas parlemen dan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Kemudian adanya syarat orang ingin ikut pileg, pilpres dan pemilihan kepala daerah yang tidak boleh mantan eks Anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Kami sudah mengkaji kalau ada perubahan belum tentu lebih bagus,” tuturnya.

Selain itu, menurut Zulikifli, Pemilu yang disahkan 2017 lalu sudah dirancang untuk empat sampai lima kali Pemilu. Sehingga itu lebih baik untuk dipertahankan sebagai bahan acuan Pemilu selanjutnya.

“Maka dari itu menurut kami, kita sebaiknya tidak membahas itu karena sudah ada dan dulu itu dibahasnya berbulan-bulan dan dirancang untuk 4-5 kali pemilu. Itu kan sama presidennya Jokowi,” ungkapnya.