Isu kudeta Partai Demokrat masih mewarnai jagad politik belakangan ini. Seperti yang disebutkan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti "dengan paksa" Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. "Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," katanya.
Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB). Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk "memenuhi syarat" dilaksanakannya KLB pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara yang harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar. "Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya," kata AHY.
AHY sebelumnya mengungkap ada 5 tokoh yang terlibat dalam upaya mengambil alih Partai Demokrat. Mereka terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 eks kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi dan 1 eks kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.
Beredar nama-nama tokoh yang diduga berada di belakang isu kudeta. Secara resmi tidak ada nama-nama dalang kudeta yang disebut oleh pengurus Demokrat kepada publik Tapi beberapa nama sudah beredar di media massa sebagai sosok di belakang kudeta. Misalnya, berdasarkan penuturan politisi Demokrat Rachland Nashidik (dikutip dari Kompas), menyebutkan ada beberspa nama dibalik kudeta seperti Ketua DPR periode 2019-2014 Marzuki Alie. Ada pula Muhammad Nazaruddin terpidana korupsi yang baru menghirup udara bebas pada 13 Agustus 2020 lalu.
Nama lainya adalah Jhoni Allen disebut oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Jhoni adalah anggota Fraksi Partai Demokrat, yang terpilih menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Utara II.
Selanjutnya adalah Darmizal yang pernah menjadi Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat, lalu mundur dan menjadi Ketua Umum Relawan Jokowi pada 6 Mei 2018 silam.
Nama-nama ini diduga menjadi dalang kudeta yang akhirnya menyeret nama Moeldoko Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Menurut Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, pertemuan kader Demokrat dengan Moeldoko tidak dilakukan di rumah sebagaimana disebut Moeldoko sendiri. "Atas nama Partai Demokrat, saya perlu memberikan tanggapan atas pernyataan KSP Moeldoko. Pertama pertemuan antara KSP Moeldoko dan beberapa kader Demokrat tidak dilakukan di rumah melainkan di luar rumah," kata Herzaky dalam keterangannya, Selasa (2/2).
Herzaky menyebut, kedatangan kader Demokrat dari daerah ke Jakarta dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh para pelaku gerakan. "Ada yang mengundang, membiayai tiket pesawat, menjemput di bandara, membiayai penginapan, termasuk konsumsi," ucap dia.
Herzaky juga menyoroti sikap Moeldoko yang menyebut tidak mengerti konteks pembicaraan dengan sejumlah kader Demokrat. Sebab dari sejumlah bukti yang mereka miliki, pembahasan itu jelas dalam rangka mengusung Moeldoko sebagai capres di Pemilu 2024.
"KSP Moeldoko mengatakan konteks pembicaraan enggak dimengerti, sungguh sulit dipahami. Berdasarkan keterangan yang kami miliki, pembahasan utama yang disampaikan pelaku gerakan dalam pertemuan itu adalah rencana mengusung KSP Moeldoko sebagai Capres 2024," tegas dia.
"Untuk memuluskan rencana itu, para pelaku gerakan mempersiapkan pengambilalihan kepemimpinan partai demokrat melalui proses kongres luar biasa," tambah dia.
Oleh sebab itu, Partai Demokrat mengirim surat ke Presiden Jokowi. Demokrat meminta Moeldoko sebaiknya menghentikan upayanya dan tidak memutarbalikkan fakta.
"Komitmen ini dilakukan untuk menghentikan tindakan orang-orang yang gemar mencatut dan mengatasnamakan Bapak Presiden maupun nama Ketum Partai Demokrat dengan tujuan yang tidak baik dan mengadu domba. Jadi jangan dibelokkan nih malah kita dianggap berhadap-hadapan dengan Istana," tutur dia.
Ada Kader Aktif Terlibat
Menurut Deputi Bappilu Demokrat, Kamhar Lakumani, dari 5 orang itu, ada 1 kader aktif yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI. Tidak hanya itu saja, kader ini juga tergolong senior di partainya. "1 kader aktif diduga kader senior yang saat ini menjadi anggota DPR RI," kata Kamhar, Selasa (2/2).
Kamhar enggan menyebut identitas kader Demokrat tersebut. Kamhar mengatakan, dalam waktu dekat, identitas tokoh ini akan terkuak ke publik. "Insyaallah dalam waktu dekat akan ketahuan. Karena sudah masuk ranah pemeriksaan Mahkamah Partai dan Dewan Kehormatan," ujarnya.
Mahkamah Partai masih melakukan pemeriksaan terkait keterlibatan kader itu. "Insyaallah dalam waktu dekat akan ketahuan. Karena sudah masuk ranah pemeriksaan Mahkamah Partai dan Dewan Kehormatan," kata Kamhar.
Nama Pak Lurah Disebut
Seperti yang dikatakan politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik, banyak pihak mengetahui soal rencana kudeta ini.
Ia menyebutkan pertemuan Moeldoko dan sebagian kader Demokrat diadakan di hotel Aston Rasuna lantai 28, Rabu tanggal 27 Januari 2021 Pkl. 21.00 WIB.
Rachlan berujar, dalam pertemuan dengan kader Partai Demokrat tersebut, langkah Moeldoko yang diduga akan melakukan kudeta telah disetujui oleh Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.
"Para pejabat negara itu perlu juga angkat bicara. Apa iya ini semua tanpa restu “Pak Lurah?,” katanya.
Moeldoko tidak kalah sigap dalam menjawab berbagai tuduhan. "Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi, jangan dikit-dikit Istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali," kata Moeldoko di Jakarta.
Moeldoko menegaskan, keterlibatan dalam politik Partai Demokrat merupakan langkah pribadi. "Itu urusan saya. Moeldoko ini. Bukan selaku KSP," kata purnawirawan jenderal bintang empat itu.
Mantan Panglima TNI ini mengaku prihatin. "Saya sih sebetulnya prihatin melihat situasi itu. Karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat," katanya.
Bisakah Kudeta Berhasil?
Ada nama lain yang terseret isu kudeta ini. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku kaget karena ada pihak-pihak yang menyeret namanya dalam isu kudeta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurut Mahfud, ia tidak pernah sama sekali berbicara dengan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk mengkudeta AHY.
“Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB. Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui,” ujar Mahfud dalam akun Twitter miliknya @mohmahfudmd, Selasa (2/2).
Ia berdalih kudeta pengurus partai terbilang mustahil. “Di era demokrasi yang sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat seperti sekarang ini sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar seperti Demokrat bisa dikudeta seperti itu,” katanya.
“Jabatan menko tentu tidak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal Partai Demokrat sendiri solid.”
