Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Hal ini karena adanya pengabungan Kemenristek dengan Kemendikbud dan hadirnya Kementerian Investasi.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengingatkan agar Jokowi tidak hanya menampung akomodasi politik dalam reshuffle ini.

“Ini bukan sekadar akomodasi politik, tetapi betul-betul pada esensinya. Yaitu bagaimana yang terpilih itu memang orang-orang yang mempunyai kredibilitas, dan akseptabilitas yang betul-betul memadai,” ujar Syaikhu di DPP PKS, Jakarta, Rabu (14/4) malam kemarin.

Syaikhu menyerahkan kepada Jokowi dalam menempatkan orang-orang yang dianggap tepat untuk mengisi pos-pos tersebut. Selama menempatkan orang yang tepat, hal ini dianggap tidak akan menjadi masalah.

“Tidak harus (kalangan profesional-Red). Karena kan partai-partai juga banyak profesional-profesional dan mereka juga banyak yang punya kemampuan. Asal penempatan-penempatannya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya,” katanya.

Diketahui, isu reshuffle mencuat kembali seiring usulan Presiden Jokowi untuk meleburkan Kemenristek menjadi satu di bawah Kemendikbud, kemudian pembentukan Kementerian Investasi yang telah disetujui DPR. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin membenarkan akan adanya reshuffle kabinet. Dia berujar kemungkinan besar reshuffle dilakukan oleh kepala negara pada pekan ini.

“Saya yakini pekan ini. Kita tunggu saja sambil kita menunggu karena apapun alasannya, ini kan hak prerogatif presiden,” ujar Ngabalin.