Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjelaskan urgensi membangun peradaban bangsa dalam paradigma Pancasila.
Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Bamsoet itu dalam Kongres Kebangsaan bertema 'Ikhtiar Memperadabkan Bangsa', di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/10/2021).
Bamsoet mengatakan, membangun peradaban bangsa harus dilandasi oleh kesadaran, bahwa tidak ada satu pun peradaban di dunia ini, sekuat dan sehebat apapun kelihatannya, akan kebal terhadap potensi kerentanan.
Kerentanan itu dapat dipicu oleh beragam faktor, antara lain: ketidaksetaraan dan oligarki politik, yang melemahkan kohesi sosial dan mendorong terjadinya disintegrasi bangsa; degradasi ekologi, di mana kemampuan sumber daya lingkungan semakin rapuh dalam menopang kebutuhan masyarakat yang tumbuh dalam lompatan deret ukur.
Kemudian kompleksitas tantangan dan persoalan dalam kehidupan kebangsaan; serta faktor eksternal yang tidak terprediksi, seperti perang, bencana alam, wabah, dan lain-lain.
"Dalam pandangan global, hingga abad ke-20, banyak pakar sejarah terkemuka, di antaranya Johann Gustav Droysen, George Frederick Hegel, Karl Marx, Oswald Spaengler, dan Goldwin Smith, yang meyakini, bahwasejarah adalah proses linear menuju kemajuan. Namun jika kita cermati lebih dalam, rujukan fakta sejarah justru mengindikasikan bahwa sejarah peradaban bersifat dinamis," kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan, bahwa sejarah membuktikan jatuh bangun dan dinamika peradaban adalah suatu keniscayaan, dan selalu menjadi tantangan yang akan dihadapi oleh setiap negara.
Dinamika peradaban global juga mengajarkan, bahwa konstruksi peradaban tidak dapat hanya ditopang oleh pembangunan infrastruktur, yang berupaya mengubah perilaku keberadaban menyesuaikan standar modernitas zaman.
"Kita dapat melihat puncak-puncak peradaban dunia hancur karena hanya mengandalkan aspek material semata," ucapnya.
"Kemampuan untuk mempertahankan dan membangun peradaban akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan setiap negara untuk belajar dari masa lalu, dan melakukan adaptasi dan inovasi untuk masa depan. Namun jauh lebih penting dari itu, adalah kemauan untuk membangun jatidiri dan karakter kebangsaan, sebagai landasan fundamental agar tidak mudah limbung oleh turbulensi peradaban," lanjutnya.
Bamsoet menilai, berangkat dari itu letak dasar fundamental dari urgensi membangun peradaban dalam paradigma Pancasila.
Saat para pendiri negara Indonesia menyiapkan berdirinya negara Indonesia merdeka, mereka sadar sepenuhnya untuk menjawab suatu pertanyaan yang fundamental, “di atas dasar apakah negara Indonesia merdeka didirikan?”.
"Dengan jawaban yang mengandung makna hidup bagi bangsa Indonesia sendiri yang merupakan perwujudan dan pengejawantahan nilai-nilai yang dimiliki, diyakini, dan dihayati kebenarannya oleh masyarakat sepanjang masa dalam sejarah perkembangan dan pertumbuhan bangsa sejak lahir," ujarnya.
"Nilai-nilai itu merupakan buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik. Mereka menciptakan tata nilai yang mendukung tata kehidupan sosial dan tata kerokhanian bangsa yang memberi corak, watak dan ciri masyarakat dan bangsa Indonesia yang membedakannya dengan masyarakat atau bangsa lain," imbuhnya.
Kenyataan tersebut, lanjut Bamsoet, merupakan suatu kenyataan objektif yang merupakan jatidiri bangsa Indonesia.
Dalam konsteks inilah mestinya seluruh penyelenggara negara menangkap esensi kebudayaan yang sejati, sehingga dapat tegas menyatakan, bahwa kebudayaan sebagai patron dan peta jalan pembangunan bangsa, yang mencegah terjadinya proses reduksi budaya.
"Karena reduksi budaya dalam pembangunan nasional akan menghancurkan tatanan hidup bangsa ini," ucapnya.
Berangkat dari kenyataan seperti itu, perlu ada pemikiran dan kekuatan alternatif untuk mengingatkan dan menunjukkan peta jalan pembangunan yang lebih dapat diandalkan.
Jalan pembangunan yang lebih menjamin ketahanan nasional dengan kesanggupan untuk merealisasikan visi dan misi negara berdasarkan Pancasila.
Bamsoet mengatakan, cita-cita mewujudkan visi-misi negara yang bersifat prinsipil tersebut, tentunya harus diterjemahkan dalam rujukan haluan negara, yang idealnya menjadi wewenang seluruh rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara, dan direpresentasikan melalui lembaga perwakilan.
"Dalam konsepsi ini, MPR adalah lembaga perwakilan terlengkap, yang mewakili representasi rakyat (DPR) dan representasi teritorial (DPD). Inilah yang melatarbelakangi MPR periode 2009-2014 dan MPR periode 2014-2019 merekomendasikan dibentuknya Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN)," pungkasnya.
