Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Amin Ak menyoroti penunjukan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai Menteri Perdagangan atau Mendag baru di kabinet Presiden Joko Widodo. Amin Ak menilai posisi Zulhas sebagai Mendag kurang tepat lantaran tak sesuai rekam jejaknya.
"Saya menyampaikan selamat kepada Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atas penunjukannya sebagai Menteri Perdagangan yang baru," kata Amin Ak dalam keterangan tertulis, Kamis (16/6/2022).
"Saya menilai posisi sebagai Mendag sebetulnya kurang sesuai dengan rekam jejak Zulhas," lanjutnya.
Amin Ak menyebut penunjukan Zulhas menggantikan Mendag Lutfi cenderung dilatarbelakangi akomodasi politik. "Penunjukannya sebagai Mendag lebih karena faktor akomodasi politik daripada pertimbangan profesionalisme," ujarnya.
Anggota Komisi BUMN dan Perdagangan itu mengatakan penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Jokowi. Namun dia menyebut akan mengkritisi kebijakan yang dinilai tak tepat.
"Pemilihan menteri itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Kami sebagai mitra akan mendukung kebijakan yang baik dan berpihak pada rakyat. Sebaliknya, kami akan mengkritisi kebijakan yang kami nilai tidak tepat," ujarnya.
Amin kemudian memberikan catatan kepada Zulhas soal sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang krusial. Dia menyebut PR itu meliputi polemik krisis minyak goreng, stabilisasi stok dan harga bahan kebutuhan pokok, dan pengendalian pasokan dan permintaan bahan kebutuhan.
"Pertama, krisis minyak goreng yang belum usai hingga saat ini. Harga minyak goreng curah sampai saat ini masih bertengger di angka Rp 18.100 per liter, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp 14 ribu yang ditetapkan pemerintah," ujar dia.
Dia juga meminta hasil audit terhadap produsen CPO dan minyak goreng soal dasar perizinan ekspor diumumkan terbuka. "Pemerintah juga belum melaksanakan audit terhadap produsen CPO dan minyak goreng sebagai dasar perizinan ekspor. Kami minta hasilnya juga diumumkan secara terbuka," katanya.
Persoalan selanjutnya adalah soal stabilisasi stok dan harga bahan kebutuhan pokok yang saat ini melambung tinggi. Dia menilai pemerintah tidak punya strategi yang mampu mengatasi persoalan stok dan harga pangan.
"Pengendalian pasokan dan permintaan bahan kebutuhan menjadi persoalan kronis yang terus berulang setiap tahun. Di musim panen harga pangan anjlok dan petani menangis. Sebaliknya, di luar musim panen, konsumen dan pelaku usaha mikro menjerit karena harga pangan dan bahan baku usaha melonjak tinggi," lanjutnya.
Persoalan terakhir, sambung Amin, sistem distribusi dan tata niaga barang kebutuhan pokok yang sering kali di luar kendali pemerintah. Dia berharap Zulhas dapat berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
"Saya berharap Mendag yang baru bisa berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang ada," kata dia.
