Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah menyoroti ketidaksinkronan antara target pembangunan yang dicanangkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan implementasi kebijakan yang diambil pemerintah. Seharusnya target pembangunan yang telah dicanangkan Bappenas, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dapat mengembalikan capaian pembangunan yang pernah diraih sebelum masa pandemi.
Sehingga, rencana kerja Tahun 2023 harus mendukung, minimal bisa kembali kepada beberapa indikator sebelum pandemi. Misalnya indikator mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rasio gini, hingga angka pengangguran terbuka.
"Tetapi kami melihat ini yang tidak begitu menyambung. Misalnya, yang kita lakukan di 2023 justru yang kita lakukan adalah mendistribusikan anggaran kita ke IKN, kereta api cepat, atau menarik subsidi apakah itu semua ada kaitan dengan upaya kita mengembalikan posisi kita sebelum pandemi?" tegas Hidayatullah dalam Rapat Kerja bersama dengan Menteri Bappenas/Kepala PPN, di Ruang Rapat Komisi XI, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Contoh lain, misalnya, Indonesia pernah berada menjadi upper middle income country pada 2020. Namun, saat pandemi melanda, Indonesia turun kelas menjadi negara lower middle income country. Hal itu disebabkan Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia tahun 2020 turun menjadi US$3.870, dari GNI per kapita pada tahun 2019 yang sebesar US$4.050.
"Nah ini kan sesuatu yang konkrit yang harus kita kerjakan yang semua perencanaan yang kita lakukan dan action yang dilakukan itu harus mengarah ke sebelum pandemi. Tetapi ini kita lihat tidak nyambungnya apa yang kita lakukan dengan keinginan kita dengan RPJMN itu," ujar Politisi PKS tersebut.
Karena itu, ia berharap, jika target pembangunan RPJPN pada 2045 masih terlampau jauh, paling tidak ia berharap bagaimana mengakhiri tahun 2024 lebih dekat kepada target RPJMN 2025-2029. "Tentu kita harus melihat, apakah sudah semakin dekat atau jangan-jangan malah jalan di tempat?" tutupnya.
