Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail mengatakan pihaknya menolak usulan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah atau Intermediate Treatment Facility (ITF) di wilayah lain. Berdasarkan kesepakatan, ITF hanya akan dibangun di wilayah Sunter, Jakarta Utara.
"Ada beberapa kegiatan yang didrop, ini perlu dipertimbangkan kembali fisibilitasnya, di antaranya ITF, cuma satu yang disetujui Sunter. Yang lain didrop," kata Ismail di gedung DPRD DKI, Jakarta Selatan, Selasa (29/11/2022).
Diketahui, ada empat usulan pembangunan ITF. Selain di Jakarta Utara, ada di Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Usulan itu tercantum dalam permintaan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang diajukan oleh JakPro.
Ismail mengatakan ada sejumlah pertimbangan saat menyepakati pembangunan hanya dilakukan di ITF di Sunter. Di antaranya pertimbangan administrasi hingga fisibilitas.
"Pertimbangannya memenuhi, kami ada tiga kriteria, pertama kecukupan administrasi, kecukupan dokumen, ketiga fisibilitas untuk diserap di tahun berjalan 2023," ujarnya.
"Dari pertimbangan itu, akhirnya yang tiga lokasi didrop. (Untuk dana) sekitar Rp 577 miliar," sambung Ismail.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta kompak meminta proyek pembangunan fasilitas pengelolaan sampah atau Intermediate Treatment Facility (ITF) difokuskan di satu titik, yaitu Sunter, Jakarta Utara. Pasalnya, proyek ini telah mandek bertahun-tahun.
Permintaan itu disampaikan oleh sejumlah anggota Dewan saat Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta terkait pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD 2023 pada Rabu (2/11/2022). Awalnya, pemintaan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono.
"Pertama soal ITF. Penugasan diberikan Pemprov DKI ITF bolak-balik groundbreaking tapi nggak pernah dieksekusi. Maka kali ini, ITF kalau Banggar mau menyetujui, untuk pembangunan ITF, fokus satu titik saja, tapi betul-betul dieksekusi di 2023," kata Gembong Warsono di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/11).
Dengan berfokus di satu titik saja, Gembong mendesak agar pembangunan ITF bisa segera terealisasikan. Jika tidak, kata dia, lebih baik Banggar DPRD DKI Jakarta menolak memberi suntikan modal kepada JakPro di tahun ini.
"Kalau nggak, hangusin aja semuanya. Cabut. Karena ini persoalan penugasan kepada JakPro sudah terlalu banyak. Mohon maaf, dirutnya sampai habis rambutnya karena penugasan terlalu banyak. Seolah-olah JakPro BUMD 'palugada'," ujarnya.
