Peneliti klimatologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyampaikan adanya potensi badai besar di kawasan Jabodetabek khususnya Tangerang atau Banten pada 28 Desember 2022.
Berbeda dengan BRIN, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi wilayah Jabodetabek memang akan terjadi hujan ekstrem namun bukan badai.
Menanggapi perbedaan dua lembaga negara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyatakan Komisi V DPR akan memanggil BMKG dan BRIN untuk meminta penjelasan agar tak ada kebingungan di masyarakat.
"Kita minta komisi teknis dalam hal ini yang membawahi BRIN dan BMKG, untuk memanggil dan mensinkronkan agar kedua lembaga ini saling mengintegrasikan data sebelum kemudian melemparkan ke masyarakat," kata Dasco pada wartawan, Rabu (28/12/2022).
Menurut Dasco, kesepahaman antara lembaga negara diperlukan agar tak menimbulkan keresahan di masyarakat.
"Sehingga masyarakat yang was-was karena cuaca tidak tambah waswas karena pernyataan yang mirip tapi agak berbeda. Demikian," ucapnya.
Meski demikian, Dasco menilai baik BRIN maupun BMKG sama-sama bertujuan untuk mengingatkan masyarakat bahaya cuaca ekstrem.
"Sebenarnya kalau kita lihat semangat BRIN dan BMKG sama-sama mengingatkan masyarakat perlunya kehati-hatian menghadapi cuaca esktrem yang diperkirakan akan ada di tanggal 28 sampai 30," pungkas Dasco.
Satu Pintu Informasi
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama juga meminta Pemerintah untuk memberlakukan satu pintu bagi diseminasi informasi yang terukur tentang cuaca ekstrem, yaitu melalui BMKG sesuai UU No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.
"Jangan sampai karena perbedaan informasi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," tegas Anggota DPR RI dari Dapil NTB 1 ini.
Namun demikian, kata SJP, pihaknya juga mengapresiasi Pemerintah yang telah melakukan berbagai antisipasi terhadap cuaca ekstrem ini terkait mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang telah disampaikan pada saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI pada tanggal 13 Desember 2022.
"KemenPUPR juga telah menyelesaikan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi sebagai bendungan kering yang berfungsi sebagai pengendali banjir. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) atau Basarnas juga melaksanakan Siaga SAR Khusus Nataru 2023 dengan menempatkan personel dan alat utama di lokasi-lokasi strategis yang rawan kecelakaan/bencana di pelabuhan, ruas jalan tol, bandara, terminal bus, dan tempat wisata," pungkasnya.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), imbuh SJP, juga berencana akan menerapkan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk mengurangi potensi banjir akibat hujan ekstrem.
"Dengan berbagai persiapan Pemerintah untuk mengantisipasi hujan ekstrem saat Nataru yang sudah baik di atas, kita juga minta diseminasi informasi terkait cuaca oleh Pemerintah lebih baik lagi," terang SJP.
"Masyarakat tidak perlu menjadi resah sehingga terganggu aktivitas perekonomiannya. Para pemudik Nataru juga tidak perlu kebingungan dalam membuat rencana perjalanannya," tandas Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini.
