Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi isu reshuffle kabinet yang belakangan tengah mencuat. Puan mengatakan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.
"Reshuffle pergantian kabinet itu adalah prerogatif dari presiden, jadi tentu saja presiden yang nantinya akan menentukan kapan hari baiknya, kapan dilakukannya, apakah perlu dilakukan atau tidak," kata Puan Maharani kepada wartawan di Kompleks Senayan, Kamis (19/1/2023).
Puan menyerahkan isu reshuffle itu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menyebut partai politik sah-sah saja untuk memberi masukan kepada Jokowi.
"Sebagai partai politik atau sebagai individu, tentu saja kita boleh mengingatkan, atau menyuarakan hal-hal yang dianggap mungkin tidak terlalu membantu kinerja dalam pemerintah dan lain sebagainya," ujarnya.
Lebih lanjut, Ketua DPP PDIP ini mengatakan tidak bisa merinci 'hal-hal' yang menurutnya tak begitu membantu kinerja pemerintah dalam kabinet Jokowi. Dia mengaku tak diajak bicara oleh Jokowi soal reshuffle kabinet ini.
"Wah saya nggak bisa mengatakan itu karena itu kan hak prerogatif presiden, dan saya nggak diajak bicara sama presiden jadi ya tanyakan ke Presiden," ungkap Puan.
PDIP Minta NasDem Pamit dari Kabinet
Sebelumnya diberitakan, PDIP meminta NasDem beretika politik dengan memutuskan pamit dari koalisi pemerintahan Jokowi. Hal ini disampaikan Ketua DPP PDIP Said Abdullah merespons mencuatnya isu Partai NasDem pecah kongsi dengan Presiden Jokowi sejak Anies Baswedan dimumkan Surya Paloh sebagai bakal calon presiden.
Said mulanya menekankan pihaknya memiliki tanggung jawab politik untuk menyukseskan pemerintahan Presiden Jokowi. Dengan demikian, katanya, PDIP akan memastikan keselamatan pemerintahan Jokowi dari gangguan manapun.
"Kami akan memastikan keselamatan pemerintah Presiden Jokowi dari gangguan manapun. Kami akan kawal beliau sampai 2024 dan bekerja keras penerus pemerintahan beliau adalah yang sejalan dengan pemerintahan Jokowi," kata Said kepada wartawan, Rabu (18/1).
Said menyinggung pihak yang berseberangan dengan Jokowi justru kini didukung oleh partai koalisi Jokowi. "Bukan pihak yang berseberangan dengan Jokowi saat ini didukung akan tetapi berdalih akan meneruskan agenda Presiden Jokowi pasca 2024. Kita tidak lain di mulut lain di hati. Ibu Megawati mendidik kami satunya pikiran dan tindakan," katanya.
Said lalu menyarankan NasDem beretika politik dengan segera pamit dari kabinet Jokowi. Dia meminta NasDem tak mengambil kue kekuasaan namun juga berseberangan dengan Jokowi.
"Kami hormati hak otonom NasDem untuk menentukan pilihan politik. Kalau memilih orang yang berseberangan dengan Presiden Jokowi ya sebaiknya etika politiknya segera pamit baik-baik dari kabinet. Tidak mau enaknya sendiri, mau kue kekuasaan tetapi di saat bersamaan bergandengan dengan pihak-pihak yang berposisi dan berseberangan dengan Presiden Jokowi. Perilaku politik seperti ini bukan contoh keadaban politik yang baik," ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini.
