Pemerintah bersama Bank Indonesia menyelenggarakan Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk wilayah Jawa Tahun 2023 di Kabupaten Purwakarta, pada Rabu (5/4/2023). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam mengantisipasi kenaikan tingkat inflasi, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri 2023.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin memberikan apresiasi dan dukungan terhadap pelaksanaan gerakan tersebut. Menurutnya gerakan ini dapat ikut menjaga ketahanan pangan di Indonesia.
“Untuk menjaga tingkat inflasi nasional, program GNPIP ini juga dapat berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Apalagi guna mengantisipasi ancaman krisis pangan secara global yang masih menghantui. Karena itu kami sangat apresiasi pemerintah dan BI atas inisiatif dan kerja kerasnya untuk jaga ketahanan pangan dan perekonomian nasional melalui program GNPIP ini,” kata Politisi Partai Golkar itu dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria pada Kamis (6/4/2023).
Legislator Dapil Jawa Barat VII ini menilai bahwa adanya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan tidak terlepas dari dukungan pemerintah yang berperan dalam meningkatkan sinergi bersama Bank Indonesia dan pemerintah daerah.
“Gerakan ini tentu tidak terlepas dari dukungan nyata pemerintah, dalam hal ini Kemenko Bidang Perekonomian dibawah kepemimpinan Bapak Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP), yang berperan penting dalam memperkuat dan mempererat sinergi bersama Bank Indonesia (BI) dan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan dan ketahanan pangan nasional,” tuturnya.
Dalam acara tersebut, hadir pula Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Dalam keynote speech-nya, Airlangga menyatakan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang fleksibel, responsif, dan akomodatif telah berhasil menurunkan tingkat inflasi menjadi 4,97 persen pada Maret 2023.
Lebih lanjut, pemerintah mengungkapkan telah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan dalam APBN 2023 sebesar Rp104,2 triliun. Serta, menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian yang telah terealisasi sebesar Rp117,13 triliun hingga tahun 2022. Namun, Menko Airlangga berpesan agar penyaluran KUR di Jawa Barat terus ditingkatkan.