Program 'Food Estate' atau integrasi lumbung pangan nasional dinilai belum menunjukan hasil dalam mengantisipasi krisis pangan. Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar menilai perlu adanya intensifikasi lahan pertanian milik rakyat.
“Food Estate terbukti gagal, maka jalan cepat yang bisa dilakukan adalah mengintensifikasi tanah-tanah pertanian punya rakyat, diorganisir dengan manajemen bisnis raksasa pangan nasional,” ujar politisi yang akrab disapa Gus Muhaimin, beberapa waktu lalu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Legislator Fraksi Partai Kebangkita Bangsa ini menegaskan bahwa peningkatan produktivitas pangan harus digerakkan secara masif. Menurutnya, lahan-lahan perorangan dapat dikelola dalam naungan yang dikoordinasikan oleh pemerintah.
“Produktivitas pangan ini betul-betul harus digerakkan secara masif bukan melalui Food Estate tetapi melalui peningkatan produktivitas lahan dan tanah milik rakyat dan petani. Pemilik-pemilik tanah kecil bisa digabungkan dalam satu koordinasi seperti pengelolaan perusahaan dan pemerintah yang memimpin,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Gus Muhaimin juga menyinggung ketergantungan Indonesia terhadap impor komoditas pangan seperti beras dan gandum. Beberapa saat lalu sebanyak 22 negara telah menghentikan ekspor bahan pangan lantaran disinyalir dapat memicu krisis pangan dan kenaikan harga di dalam negeri. Hal ini dikhawatirkan akan menyulitkan Indonesia, oleh karenanya, Gus Muhaimin pun berharap agar Indonesia dapat melakukan Swasembada pangan.
