Usulan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR datang dari kubu Ganjar Pranowo. Partai Golkar menilai sebaiknya tetap mengikuti proses di KPU terlebih dahulu.
"Lebih baik ikuti dulu tahapan perhitungan yang sedang berlangsung saat ini. Kan sekarang sedang berproses di KPU," kata Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan, Selasa (20/2/2024).
Partai Golkar menekankan proses pilpres diselesaikan sesuai koridor UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jika ada dugaan kecurangan, Golkar mempertanyakan buktinya.
"Buktikan dulu kecurangannya apa? Apakah tidak sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam UU Pemilu? Kan ada Bawaslu. Bukankah penyelenggara pemilu ini juga produk dari DPR RI?" ujar Ace.
Golkar mengingatkan penyelenggara pemilu tak diintervensi. Oleh sebab itu, Golkar menyerahkan mekanisme sesuai dengan UU Pemilu.
"Kita serahkan pada mekanisme yang telah diatur dalam UU Pemilu. Biarkan penyelenggara pemilu bekerja secara profesional, jangan diintervensi secara politik," imbuhnya.
Anies Baswedan juga sebelumnya menanggapi pernyataan Ganjar Pranowo yang mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket di DPR RI terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Anies menyebut partai di Koalisi Perubahan, yakni PKB, NasDem, dan PKS, akan siap bekerja sama.
"Gini, ketika kita mendengar akan melakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, Fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa Koalisi Perubahan, Partai NasDem, PKB, PKS, akan siap untuk bersama-sama," kata Anies di Yusuf Building Law Firm, Jakarta Selatan, Selasa (20/2).
