Meninggalnya seorang dokter spesialis ortopedi dan traumatologi RSUD Sulawesi Barat (Sulbar), dr. Helmiyadi Kuswardhana menjadi sorotan. Sebelum meninggal, dr. Helmi yang dikenal sebagai content creator kesehatan itu diketahui melakukan operasi sebanyak 10 kali dalam satu hari di dua rumah sakit. Hal tersebut harus dilakukan karena dokter yang terbilang masih muda itu merupakan satu-satunya dokter spesialis tulang di Sulbar.
Menurut data dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Sulawesi Barat sendiri masuk ke dalam top 5 terbawah provinsi yang kekurangan dokter spesialis. Selain Sulawesi Barat, ada juga Maluku Utara, Kalimantan Utara, dan Papua. Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti pun prihatin terhadap kondisi yang dinilainya cukup serius itu. Ia pun mendorong Pemerintah untuk menciptakan lebih banyak dokter spesialis di Indonesia.
“Mendengar kabar bahwa almarhum harus melakukan operasi 10 kali dalam satu hari, itu cukup memilukan. Seperti ini-lah potret kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan kita, terutama di daerah,” katanya dalam keterangan rilis yang diterima oleh Parlementaria pada Selasa (23/7/2024).
Indonesia diketahui menghadapi tantangan signifikan dalam kekurangan dokter spesialis. Berdasarkan informasi, 266 dari 415 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di kabupaten/kota belum memiliki spesialisasi dasar yang mencukupi seperti spesialis anak, obgyn, bedah, penyakit dalam, anestesi, radiologi, dan patologi klinis.
Banyak rumah sakit di daerah tidak memiliki dokter spesialis yang lengkap, salah satunya karena sebagian besar dokter spesialis terkonsentrasi di kota-kota besar yang menyebabkan distribusi tidak merata dan kekurangan dokter spesialis di banyak daerah. “Ini semakin mengindikasikan bahwa Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam hal kekurangan dokter spesialis,” ungkap Arzeti.
Lebih lanjut, Arzeti mengatakan penyebaran dokter yang tidak merata juga menjadi permasalahan kesehatan Indonesia. Dari 59.422 dokter spesialis yang terintegrasi di Indonesia menurut data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), hanya ada 11 dokter spesialis yang bertugas di Sulawesi Barat.
Jumlah tersebut pun sudah mencakup seluruh dokter dari 46 kelompok spesialisasi, mulai dari spesialis anak (Sp.A), spesialis bedah (Sp.B), sampai kelompok spesialis kedokteran gigi seperti ortodonti (Sp.Ort) dan odontologi forensik (Sp.OF).
“Dan ini terjadi juga di daerah-daerah lain. Kondisi tersebut sangat meresahkan karena dengan kurangnya dokter, pelayanan kesehatan kepada masyarakat pastinya juga tidak akan maksimal. Masalah kurangnya dokter spesialis sudah sering menjadi pembahasan kami di Komisi IX DPR dengan Menkes. Ini menjadi PR kita bersama agar bagaimana kekurangan dokter spesialis bisa segera teratasi,” lanjut Legislator Dapil Jawa Timur I itu.
Di sisi lain, Arzeti meminta Pemerintah segera menerbitkan rencana induk kesehatan nasional paling lambat pada Agustus 2024 seperti yang telah ditargetkan. “Karena itu dapat menjadi pedoman pemerintah serta pihak swasta untuk mendorong pembangunan sektor kesehatan, termasuk pendidikan dokter spesialis,” imbaunya.
Selain meningkatkan penciptaan dokter spesialis, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan juga merupakan hal yang harus menjadi prioritas. Apalagi belakangan terjadi berbagai insiden yang mengindikasikan kurangnya peningkatan pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah.
Oleh karena itu, Politisi Fraksi PKB itu mendukung optimalisasi penciptaan dokter spesialis melalui program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit pendidikan (hospital based) dan berbasis universitas (university based). Arzeti menilai, berbagai upaya yang dilakukan untuk mencetak dokter spesialis dapat mengurangi ketimpangan distribusi dokter di Tanah Air.
“Karena banyak dokter yang terkonsentrasi di perkotaan sehingga masyarakat pedesaan dan wilayah terpencil tidak memiliki akses. Ketimpangan ini menjadi salah satu masalah utama dalam sistem layanan kesehatan di Indonesia. Harus kita atasi,” ucapnya.
Ia pun juga mendukung upaya Pemerintah untuk mengatasi kekurangan 29.000 dokter spesialis di Indonesia. Terutama karena mencetak dokter spesialis membutuhkan waktu yang tidak sebentar di mana Indonesia hanya mampu memproduksi 2.700 dokter per tahun.
“Kita harus temukan formula paling tepat agar bagaimana saudara-saudara kita di daerah mendapatkan pelayanan dokter spesialis demi majunya sistem pelayanan kesehatan Indonesia. Tentunya formula tersebut harus berkeadilan untuk semua pihak,” tutup Arzeti.
