Komisi VIII DPR Minta Dirjen Banjamsos Tingkatkan Pengawasan

Komisi VIII DPR meminta kepada Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial untuk meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan atas kegiatan pengumpulan, pengelolaan serta penggunaan uang dan barang yang bersumber dari masyarakat.

Abdul Kadir Karding menambahkan, DPR juga meminta kepada Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial untuk mencermati/melakukan antisipasi perubahan kebijakan atas kemungkinan akan adanya perubahan kebijakan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai ketentuan UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Terkait dengan Program Bantuan Tunai Bersyarat  (PBTB) melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Komisi VIII mendesak Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial agar program tersebut menjadi program unggulan.

Sementara Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Toto Utomo dalam paparannya mengatakan, penetapan pagu definitif Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial tahun 2010 didasarkan pada base line pagu definitif tahun 2009 sehingga dalam penetapan target sasaran maupun jangkauan wilayah penanganan tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

“Permasalahan bidang bantuan dan jaminan sosial memang semakin kompleks. Apalagi alokasi anggaran yang tersedia tidak sebanding dengan permasalahan,” jelas Toto.