Komisi I dan Komisi III DPRD Kabupaten Dharmasraya minggu lalu melakukan konsultasi ke beberapa kementerian dan DPR-RI di Jakarta, dipimpin Ketua Kapidis Rasyid bersama anggota Amrizal Dt.Rajo Medan S.Sos, Habibi SH, Erman Dt.Mangkudum, H.Agus Salim, Zilgani dan Mulyadi SE.
Turut mendampingi Kadis Sosnakertrans Dharmasraya Drs. Zubrizal, Kepala Bidang Transmigrasi Syafril, Sekretaris BKD Darmawan SH, Kabag Humas DPRD Drs.Sukarni dan Kasubag Persidangan Drs.Ali Imran. Komisi I konsultasi ke Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Sedangkan Komisis III dipimpin Widayatmo SE, bersama anggota Sutan Alif, Karjo SH, M.Salahuddin Dt.Tumanggung SE, Syahrul Furqon SKM, Tugiman dan H.Herman, didampingi Sekda Dharmasraya H.Busra SH, Sekwan Ir.Muchlis M,MT, Kadis Bina Marga dan Pengairan Ir.Junaidi, Kadis Perhubungan dan Informatika Drs.Zulnafri MM, Kabid Bina Marga Ir.Elfi dan Irwan Zamrud SH staf Sekretariat DPRD. Komisi III konsultasi ke Kementerian PU dan ke Komisi V DPR-RI.
Pada kunjungan tersebut, Komisi I diterima langsung Kasubbid Program Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Pengawasan dan Hubungan Industrial Kementerian Nakertrans Heru Suswanto, dan beberapa Kasubbid lainya di Kementrian Tenaga kerja RI.
Pada kesempatan itu ketua rombongan Kapidis Rasyid dan Kadis Sosnakertrans Drs. Zubrizal menyampaikan berbagai permasalahan yang terkait dengan ketenagakerjaan dan transmigrasi, diantaranya tentang aset yang ada di BLK Sungai Dareh yang saat ini sebagian besar kondisinya sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi untuk kegiatan pelatihan. Apalagi sejak diserahkan pengelolaannya ke daerah, peralatan itu sangat jarang dipergunakan akibat keterbatasan dana pelatihan.
Berkaitan dengan ketenaga kerjaan menurut Zubrizal di Kabupaten Dharmasraya terdapat sekitar 10.550 tenaga kerja, 18 orang diantaranya tenaga kerja asing yakni dari Malaysia dan India. Mereka bekerja pada 150 perusahaan di Dharmasraya, Permasalahan yang dihadapi sekarang adalah kurangnya tenaga pengawas hanya satu orang sehingga sulitnya untuk melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja tersebut.
Selain itu Zubrizal juga menjelaskan bahwa Dharmasraya direncanakan akan menerima transmigran dari daerah yang terkena musibah gempa 30 September 2009 lalu, sementara kepastian anggaran untuk penempatan warga tranmigrasi itu belum jelas.
Berbagai permasalahan yang dikemukakan itu, mendapat tanggapan serius dari pihak Kementerian Nakertrans.
Kementrian Tranmigrasi dan Tenaga Kerja RI menjelaskan, bahwa perlu ada komitmen dan kerja sama antara Pemda dengan Kementerian Nakertrans dalam penyedian dana sharing. Kemudian yang perlu juga dalam pengajuan dan permintaan dana kegiatan pelatihan harus didukung dengan data yang jelas termasuk berapa orang tenaga pengajarnya atau instrutur yang akan mengajar dalam pelatihan tersebut.
Sedangkan yang menyangkut dengan dana tenaga pengawas dan tenaga pengantar kerja menurut pihak kementrian sudah menyiapkan dananya untuk itu, namun untuk menyalurkan dana tersebut tentunya harus ada tenaga pengawas atau tenaga pengantar kerja di daerah.
Jika belum ada tenaga pengawas dan tenaga mengantar kerja pihak kemetrian menyarankan, untuk mengajukannya ke pusat supaya dapat dididik dan dilatih yang selanjutnya ditugaskan sebagai tenaga pengawas atau tenaga pengantar kerja.
Berkaitan dengan penempatan transmigran pasca gempa di Dharmasraya.
Menurut Subbid Program, Evaljuasi dan Pelaporan Ditjen PHI Kemeterian Nakertrans Heru Suswanto, dananya sudah tersedia, bahkan sekarang sedang diajukan dana tambahan.
Sementara itu Komisi III yang melakukan konsultasi ke Kementerian PU diterima oleh Direktur Jalan dan Jembatan Wilayah Barat Hediyanto. Dalam pertemuan yang penuh rasa keakraban itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Dharmasraya Ir.Junaidi menjelaskan berbagai permasalahan dan kondisi terkini jalan nasional dan propinsi di Kabupaten Dharmasraya terutama jalan dan jembatan sepanjang lintas Sumatera yang sudah banyak mengalami kerusakan.
Menyikapi hal itu Direktur jalan dan jembatan wilayah Barat, Hediyanto sangat mendukung upaya perbaikan jalan dan jembatan yang telah disampaikan Pemkab Dharmasraya. “Kita akan upayakan segara melakukan perbaikan jalan dan jembatan yang rusak di Kabupaten Dharmasraya itu,” ujar Hediyanto. BIN Sukarni
