Pemerintah diminta untuk melakukan persiapan jalur mudik sejak jauh-jauh hari. Sebab, umumnya perbaikan jalan masih dilakukan hingga H-7 Idul Fitri.

"Pembangunan jalan khususnya Sumatera pada titik tertentu meningkat, diperbaiki H-7, kenapa begitu? Itu justru menghambat lalu lintas. Harusnya ada persiapan sebulan sebelum mudik, termasuk penyeberangan," kata Anggota Komite II DPD RI M Syukur dalam Dialog Perspektif Indonesia bertema 'Kapankah Mudik Nyaman?' di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (19/8).

Anggota Tim Kerja RUU Jalan ini mengakui bahwa saat ini jembatan di Tulang Bawang, Lampung yang menghubungan jalur darat di kota-kota sekitarnya dalam kondisi terputus. Apabila tidak cepat ditangani akan menimbulkan kesulitan pada waktu musim mudik tiba. Tetapi, gangguan keamanan di jalur mudik Sumatera sudah berkurang dengan berdirinya pos-pos keamanan. "Saya memberikan apresiasi Polri yang sudah mendirikan titik pos," ujarnya.

Syukur mengkritisi kelebihan muatan angkutan berat hingga mencapai 30-40 ton yang melewati jalan provinsi/kota/kabupaten dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah setempat sehingga permasalahan jalan itu tidak pernah selesai.

Karena itu, dia  meminta agar pemerintah pusat mengambilalih dan meningkatkan status beberapa jalan provinsi/kota/kabupaten menjadi jalan nasional sehingga pemerintah pusat bisa membantu dan pertanggungjawabannya jelas.

"Kami sudah mengusulkan kepada PU anggaran jalan provinsi dibantu pusat, statusnya saja ditingkatkan sehingga persoalan jalan ditanggung pusat," pungkas anggota DPR perwakilan Provinsi Jambi ini.