Pembangunan fisik di Kota Samarinda seperti berjalan di tempat. Indikasi tersebut terlihat dari banyaknya proyek dibiayai Pemprov Kaltim, tapi belum dilaksanakan pemkot.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Syamsul Bachri menyayangkan lambannya progres beberapa proyek milik pemkot yang didanai melalui APBD Kaltim. Bahkan, katanya, terdapat sejumlah proyek yang sudah dianggarkan sejak awal tahun lalu, namun belum dikerjakan sampai sekarang.
“Seperti pembangunan Jembatan Kehewanan. Proyek ini kan, sudah mendapat Rp 5 miliar dari APBD 2011 Kaltim. Tapi kenapa belum juga dikerjakan. Kalau ada kendala seharusnya Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) menyampaikan laporan,” terang Syamsul.
Karena itu, wakil ketua Fraksi Patriot DPRD Kota Samarinda ini, menyebut tidak ada alasan menunda-nunda pengerjaan proyek. Alasannya, jika terus tertunda, dikhawatirkan dana yang sudah dianggarkan, dikembalikan ke pemprov karena tidak adanya progres pembangunan yang jelas.
“Logikanya, pemprov pasti tidak mau lagi mendanai proyek yang tidak jelas. Kalau pemkot tidak mengerjakan dalam waktu dekat, bisa saja dana hilang pada pada penyusunan APBD-P perubahan Kaltim,” terangnya.
Dia mendesak DPBM melaporkan kendala yang ditemui sehingga belum juga memulai pembangunan beberapa proyek tersebut. “Alasannya kemarin karena dananya yang belum ‘stanby.’ Tapi itu tak bisa dibenarkan. Karena biasanya anggaran yang sudah diketok pasti dicarikan, paling tidak turun bertahap,” pesannya.
Tak ayal kondisi ini membuat pihaknya berspekulasi negatif. Dia mengkhawatirkan, dana yang sudah diturunkan justru dialihkan pemkot untuk membiayai kegiatan lain.
“Indikasi seperti ini bisa saja terjadi. Apalagi kami belum menerima laporan rinci keterlambatan pembangunan proyek pemprov,” paparnya.
Komentar Syamsul ini juga mendapat dukungan koleganya, Mursyid Abdul Rasyid yang juga Sekretaris Komisi III DPRD Kota Samarinda. Menurut Mursyid, dana dari Pemprov seharusnya diprirotaskan untuk segera digunakan sesuai mata anggaran. Pasalnya, dana ini merupakan amanat anggota DRPD Kaltim yang telah memperjuangkan Samarinda mendapat anggaran besar.
“Tapi kalau dana tidak digunakan, tentu membuat orang yang menganggarkan kecewa. Dalam aturan, proyek yang progresnya tidak jelas, tak akan mendapat kucuran dana kembali,” pesannya.
Pada 2011, Kota Samarinda memang mendapat asupan dana dari pemprov. Untuk anggaran pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur saja, mendapatkan subsidi bantuan sebesar Rp 73 miliar. Sayang, dari beberapa item proyek yang didanai pemprov, progresnya belum ada.
“Makanya, dalam waktu dekat kami telusuri penggunaan dana dari provinsi yang telah digunakan Pemkot Samarinda,” terang Syamsul yang juga diamini Mursyid AR.
