Pansus RPJMD Prioritaskan Entaskan Kemiskinan

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) DPRD Karimun Jamaluddin meminta Pemkab Karimun untuk memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan memperkecil angka pengangguran di Karimun. Agar dalam lima tahun ke depan, Karimun punya daya saing sebagaimana visi Kabupaten Karimun.

"Setelah mempelajari draf demi draf yang disusun dalam Ranperda RPJMD Kabupaten Karimun lima tahun ke depan, maka menurut saya yang paling diprioritaskan Pemkab Karimun adalah mengentaskan kemiskinan dengan tindakan yang ril. Kalau sebatas program bedah rumah, menurut saya itu belum solusi terbaik," kata Jamaluddin di Jalan Poros, Senis (17/10) kemarin.

Menurutnya, mengubah pola fikir masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja perlu dilakukan. Katanya, setiap tahun angka kemiskinan di Karimun bukannya berkurang malah semakin bertambah.

"Informasi yang kami peroleh, angka rumah tangga sasaran (RTS) miskin di Karimun kian bertambah dari 7.000 menjadi 11.000, bahkan terakhir didengar mencapai 13.000 dengan angka komulatif sekitar 51.000 jiwa. Ini yang harus menjadi pekerjaan rumah Pemkab Karimun dalam lima tahun ke depan," jelas politisi PDIP tersebut.

Sebagai langkah awal, katanya, Pansus akan melakukan konsultasi ke staf ahli di Institut Pertanian Bogor, karena beberapa isi draf dari ranperda RPJMD tersebut bersumber dari pemikir-pemikir yang ada disana. "Mudah-mudahan dengan bertukar fikiran dengan staf ahli yang ada di IPB tersebut, maka Pansus akan lebih cepat bekerja," ungkap Jamal.

Selain itu, Pansus RPJMD juga akan mempertanyakan rencana strategis (renstra) Kabupaten Karimun ke Provinsi Kepri. Karena dalam draft tersebut tidak ditemukan adanya renstra dari Kepri. Padahal, dalam ranperda RTRW Kabupaten Karimun ditemui renstra dari pemerintah pusat seperti potensi di wilayah perbatasan yakni Pulau Takong Hiu dan Pulau Karimun Anak.

"Saya menilai ketika tidak adanya renstra dari Provinsi Kepri bukan kesalahan dari provinsi melainkan kelalaian dari pejabat di Kabupaten Karimun sendiri yang tidak 'menjemput bola' ke provinsi. Harusnya, Pemkab Karimun punya inisiatif untuk mempertanyakan renstra dari provinsi bukan hanya mendiamkan saja," ungkapnya.

Selain itu, pansus juga akan memanggil seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Karimun untuk menanyakan renstra mereka dalam lima tahun ke depan. Karena, masing-masing SKPD harus punya renstra sendiri untuk dijalankan dalam pembangunan Karimun selama lima tahun mendatang.

"Bukan hanya memanggil SKPD, tapi Pansus juga akan memanggil semua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Kabupaten Karimun seperti Sekeretaris Daerah, Bappeda dan Bagian Keuangan. Kami akan mengadakan rapat dengan TAPD untuk membahas semua kebutuhan anggaran dan disesuaikan dengan RPJMD Karimun," tandas Jamal.