Dewan Sahkan Rencana Pembangunan

Delapan fraksi di DPRD Medan menyetujui sekaligus mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2011-2015.

Meski menyayangkan keterlambatan pengesahan, namun seluruh fraksi tetap mendukung dan meminta wali kota menerapkan sistem monitoring, reporting, dan verivable (MRV) untuk memudahkan pengawasan. Persetujuan ini disampaikan melalui rapat paripurna DPRD Medan yang disampaikan masing-masing fraksi di Gedung Dewan, kemarin.

Juru bicara Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS) Budiman Panjaitan mengatakan, untuk memaksimalkan pelaksanaan Perda RPJMD, wali kota diminta untuk menerapkan pembangunan lewat konsep MRV di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Konsep MRV akan mempermudah pengawasan per tiga bulan, karena pelaporan pencapaian kinerja akan diuji terlebih dahulu. 

”Pembahasan RPJMD tidak sekadar menghasilkan sebuah perencanaan yang datar maupun dokumen atau ketentuan. Namun, harus dapat menjawab tentang isu strategis daerah dan tetap sasaran serta akuntabel yang memuat aspirasi sehingga bermuara kepentingan masyarakat,” katanya pada rapat paripurna. 

Hal senada juga disampaikan Fraksi Medan Bersatu melalui juru bicaranya Irwanto Tampubolon. Dia mengatakan, selain konsep MRV, Pemko Medan juga diharapkan memiliki keseriusan memperbaiki sekaligus meningkatkan kinerja untuk membangun kota Medan yang lebih berstruktur dan terencana. 

”Dalam pelaksanaan RPJMD, Pemko Medan tetap memprioritaskan program yang menyentuh kepentingan masyarakat. Pemko Medan juga disarankan memiliki program strategis terkait penanggulangan kemiskinan,” ucapnya. Sementara itu, Fraksi PDIP melalui Roma P Simaremare mengharapkan Pemko harus bisa memberikan jaminan kenyamanan dan kemudahan urusan birokrasi kepada investor yang datang ke Medan. 

”Sehingga pembangunan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Medan segera terwujud,” katanya. Fraksi Golkar melalui Ainal Mardiah menyoroti masih buruknya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Untuk hal ini, Fraksi Golkar meminta kepada Pemko Medan untuk meningkatkan pelayanan serta sarana dan prasarana yang layak.