Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bekerja sama dengan International Conference of Islmamic Scholar (ICIS) akan menggelar pekan konstitusi untuk menampung aspirasi publik dalam menata sistem tata negara melalui amendemen UUD 1945..

Anggota DPD Bambang Suroso mengatakan, gagasan amendemen UUD 1945 dilatarbelakangi perjalanan panjang dalam menangkap berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat sepanjang lima tahun terakhir. Bahkan, dalam kurun waktu tersebut negara ini dinilai berjalan tanpa arah akibat tidak memiliki panduan. “Gagasan ini bagian integral untuk menata sistem tata negara yang digulirkan sejak lima tahun lalu,” ungkap Bambang dalam jumpa pers di Kantor ICIS kemarin.

Menurut dia, untuk mendapatkan formula terbaik dalam rangka penyelenggaraan ketatanegaraan yang konstitusional, aspiratif, dan berkeadilan yang nantinya akan dituangkan pasal per pasal dalam naskah amandemen kelima UUD 1945, maka dipandang perlu melibatkan publik yang mewakili seluruh elemen masyarakat. “Sejak pasca perubahan empat tahap UUD 1945 masih dirasa adanya sejumlah persoalan,” ujarnya. 

Pihaknya meyakini perubahan kelima tersebut dapat menyempurnakan empat tahap perubahan yang dilakukan sebelumnya. Perubahan itu diharapkan dapat menjamin penyelenggaraan tata hidup berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik. Sekretaris Jenderal ICIS KH Hasyim Muzadi mengatakan sudah waktunya tokoh bangsa bertemu membicarakan masalah secara strategis sehingga ditemukan perbaikan-perbaikan yang strategis.

Menurut dia,saat ini kondisi masyarakat seperti sedang dalam stres sosial, baik menyangkut ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, dan hak asasi manusia. “Sudah waktunya tokoh bangsa turun tangan mencari jalan keluar,” kata Hasyim. Sejumlah tokoh nasional seperti Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua MPR Taufiq Kiemas, CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo direncanakan hadir dalam pekan konstitusi yang akan berlangsung 30 Januari hingga 4 Februari mendatang.