Pemerintah diminta segera mengimplementasikan kebijakan pemanfaatan gas bumi untuk bahan bakar gas yang digunakan untuk transportasi. Mayoritas produksi gas nasional untuk ekspor. Dewan Energi Nasional (DEN) perlu intervensi.

Sayangnya, pengambil kebijakan dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik gagal menjadikan sektor energi nasional, khususnya gas sebagai solusi mengatasi persoalan energi yang selama ini kerap terjadi.

Kritik itu dikatakan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera. Menurutnya, kegagalan pemerintah mengatasi persoalan energi sebetulnya tidak perlu terjadi jika stok gas yang melimpah itu bisa dimanfaatkan segera. Untuk itu, lang­kah cepat pemerintah dalam me­laksanakan kebijakan pemanfaatan gas ini amat penting dan tengah ditunggu masyarakat.

Tak hanya itu, kata Mardani, upaya cepat pemerintah ini sejalan dengan rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) yang digulirkan pemerintah April depan. Apalagi salah satu opsi yang selama ini diwacanakan, yakni konversi BBM ke gas dianggap bisa menghemat anggaran pemerintah di masa mendatang.

“Menurut saya, sekarang ini sudah mendesak dan darurat untuk segera melaksanakan konversi gas, karena ada efek positif bagi penghematan anggaran APBN. Menteri Jero Wacik atau pemerintah mesti segera melaksanakan kebijakannya. DPR akan mendesak pemerintah dan sekarang DPR sedang melakukan kajian soal efeknya terhadap penghematan APBN,” jelasnya.

Kendati demikian, diingatkannya, implementasi kebijakan ini harus dibicarakan secara pasti da­ri aspek legalitas, maupun blue print yang menyeluruh dari kebijakan energi nasional ini. Ter­lebih soal penghematan APBN yang menjadi concern pemerintah selama ini terkait dengan pembatasan BBM bersubsidi.

“Memang pemerintah seperti gagal mengatasi ancaman krisis energi nasional. Maka solusinya adalah konversi ke gas. Kita sebenarnya sudah punya blue print yang dibuat oleh DEN. Itu kon­sepnya sangat bagus. Tapi sayangnya pendapat DEN ini tidak ditanggapi serius,” tukas Mardani.

Saat ini stok gas yang sangat besar sempat jadi pertimbangan pemerintah menggalakkan peng­gunaan gas dibanding penggunaan BBM. Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo men­jelaskan, stok gas saat ini mencapai 120 triliun kubik feet, yang bila disamakan dengan minyak, maka setara 20 miliar barel.

“Jadi, stok minyak kita cuma empat miliar barel berarti kan cadangan gas kita 5 kali dari mi­nyak,” ujar Widjajono.

Namun, menurut dia, hal yang menyedihkan adalah karena sebagian besar produksi gas ter­sebut justru diekspor karena belum banyak yang menggunakan di dalam negeri. Karena itu, penggunaan gas harus digalakan

Managing Director Econit Advisory Group Hendri Saparini berpendapat, pemerintah mesti me­nyiapkan segala perangkat dan berbagai kebutuhan untuk pelaksanaan program konversi gas jika ingin alokasi gas domestik lebih besar. “Harus ada perencanaan yang matang, terutama untuk persiapan converter-nya,” tegasnya.

Ia mengingatkan agar program konversi gas tidak justru menciptakan ketergantungan baru ke­pada asing terkait fasilitas dan perangkat konversi gas. Selain itu, penggunaan gas juga harus bersumber dari hasil produksi gas dalam negeri. Bukan impor. Mengingat, cadangan gas nasio­nal sangat melimpah sehingga kemandirian energi nasional dengan sendirinya akan tercipta.

“Jangan sampai menciptakan ketergantungan baru pada asing. Sebenarnya jika pemerintah se­rius dan profesional menggali potensi energi nasional, tentu kita bisa mandiri. Masalahnya kebijakan energi pemerintah yang sampai saat ini belum pro rakyat,” warning Hendri.