Pemerintah diminta perlu mengawasi pemanfaatan perizinan yang diberikan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan izin untuk berbagai kegiatan terlarang atau yang dapat merugikan masyarakat.

“Kurangnya pengawasan itu menyebabkan banyaknya penyalahgunaan perizinan,” kata anggota DPRD Sumut Brilian Moktar di Medan, Senin, menanggapi munculnya sejumlah perusahaan multi level marketing (MLM) atau bursa saham ilegal di Sumut.

Ia mengatakan, pemberlakuan pasar bebas telah menyebabkan maraknya berbagai jenis usaha di tanah air, termasuk di Sumut dengan jumlah investasi cukup besar.

Dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian daerah, pemerintah selalu memberikan izin untuk operasional berbagai perusahaan tersebut.

Namun sayangnya, pemberian perizinan itu tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat, sehingga membuka peluang terjadinya praktik penyalahgunaan izin.

Di Sumut, peristiwa itu pernah terjadi pada tahun 1998 dengan beroperasinya perusahaan MLM, yakni PT.BMA yang awalnya memiliki izin perdagangan busana.

Belakangan ini, fenomena itu munculnya lagi dengan keberadaan perusahaan perkreditan kendaraan bermotor yang dilaporkan ke pihak kepolisian.

“Mereka menggunakan ketidakmampuan pemerintah dalam pengawasan,” katanya.

Menurut dia, lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah tersebut menyebabkan “pengusaha hitam” sering menganggap Indonesia sebagai “surga investasi”. Dengan berbagai cara, kalangan pengusaha hitam selalu berupaya mendapatkan perizinan dari pemerintah yang kemudian disalahgunakan untuk kegiatan lain guna mendapatkan keuntungan besar.

Selain lemahnya pengawasan, kalangan pengusaha tersebut juga diuntungkan dengan masih lemahnya penegakan hukum terhadap berbagai tindakan pelanggaran perizinan selama ini.

Kondisi itu diperparah dengan adanya rasa sungkan aparatur pemerintah untuk mengambil tindakan jika mengetahui adanya keterlibatan aparatur lain.

“Kalau seorang pejabat diketahui menerima setoran, yang lain jadi segan bertindak,” kata politisi PDI Perjuangan itu.