Wajib Belajar 9 Tahun Belum Sukses

Pemerintah dinilai belum berhasil menyelenggarakan program Wajib Belajar 9 Tahun seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Anggota Komisi X DPR Dedy Gumilar mengungkapkan, penilaian ketidakberhasilan pemerintah menggelar program Wajib Belajar 9 Tahun merujuk data pada 2010–2011 yang menyimpulkan, rata-rata anak bersekolah di Indonesia baru selama 7,5–8 tahun. “Saya kira bukan program pendidikan menengah universal yang bisa diambil untuk mendorong semua anak Indonesia bisa sekolah sampai lulus SMA. Kenyataannya wajib belajar 9 tahun saja belum bisa tercapai,” kritiknya saat ditemui di Kampus Universitas Gadjah Mada.

Meski demikian, pihaknya berjanji ikut mendorong pada 2013 ada bantuan operasional sekolah (BOS) untuk siswa SMA sederajat terkait program Wajib Belajar 12 Tahun. Menurut Dedy, diadakannya BOS SMA bertujuan mendorong angka partisipasi kasar (APK) siswa yang melanjutkan sekolah dari tingkat SMP ke SMA, dan dari SMA ke perguruan tinggi. Guna melakukan hal ini dibutuhkan afirmasi kebijakan yang memungkinkan memberikan kesempatan kepada anak untuk bisa masuk SMA.

“Ini sangat memiliki korelasi. Ketika tidak ada BOS SMA, maka anak hanya sekolah sampai SMP yang gratis saja. Inilah yang menjadi dasar kami menolak adanya penyelenggaraan ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) di tingkat SD. Sebab, tidak ada cerita anak SD tidak lulus,” kata komedian yang akrab disapa Mi’ing ini. Dedy menuturkan, hasil UASBN SD sebaiknya tidak dijadikan alat kelulusan, tapi dijadikan alat pemetaan mengetahui mutu pendidikan di Tanah Air.

Hal ini pada akhirnya mampu mendongkrak angka APK dari tingkat SD ke SMP. ”Ujian nasional sampai saat ini masih berkutat pada ketidakadilan karena masih menyamaratakan daerah seperti Jakarta dan Yogyakarta dengan daerah pedalaman di Papua. Padahal yang harus ditekankan ialah bagaimana menimbulkan keberanian anak menghadapi UN lantaran mereka merasa memiliki standar yang sama,” paparnya.

Mengenai target Kementerian Pendidikan yang menetapkan 2020 APK pendidikan menengah di Indonesia mencapai 97%, Dedy berpendapat hasilnya sama saja bila proses dan mutu pendidikan tidak diperbaiki dan disamaratakan. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana memulai program pendidikan menengah universal.

Program yang mendorong semua anak Indonesia menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA ini dibantu dengan pemberian dana BOS bagi siswa SMA yang selama ini belum dilakukan pemerintah pusat.

”Program ini sama dengan program pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun, tapi kita tidak menggunakan istilah wajib belajar namun istilah universal. Karena kalau wajib belajar itu berdasarkan UU mewajibkan untuk menempuh pendidikan dalam kurun waktu tertentu. Ini tidak ada yang mewajibkan,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh saat berkunjung ke Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa belum lama ini.

Dana BOS yang akan diberikan kepada siswa tingkat SMA/SMK berkisar Rp1 juta per orang. Alokasi anggaran secara keseluruhan se-Indonesia untuk BOS SMA/SMK sekitar Rp9–10 triliun.