Komisi III Pertanyakan Penyelewengan Izin Pelabuhan

Komisi III DPR mempertanyakan proses hukum terkait Pelabuhan Harbour Bay, Batam, Kepulauan Riau. Kejaksaan dan kepolisian diminta menjelaskan kasus yang sudah terkatung-katung selama setahun itu.

Anggota Komisi III DPR, Ahmad Yani, menuturkan, pihaknya baru mendapat laporan kasus itu. Pengelola pelabuhan diduga menyalahgunakan izin. "Pelabuhan itu mendapat izin pelabuhan khusus. Praktiknya malah dijadikan pelabuhan umum. Akibatnya, ada potensi kerugian negara Rp 50 miliar," ujarnya, Rabu (18/7/2012) di Batam.

Kejaksaan sudah menetapkan satu tersangka atas kasus itu. Namun, tidak ada tindak lanjut setelah lewat setahun. "Kami menerima laporan, ada kekuatan politik yang melindungi pengelola pelabuhan," ujarnya.

Karena itu, pihaknya akan meminta penjelasan dari kepolisian dan kejaksaan. Pihaknya berharap jangan sampai ada kesan polisi atau kejaksaan membiarkan kasus itu.