Komisi III DPR seperti malas-malasan saat pemilihan delapan hakim agung Rabu petang. Sebanyak 14 dari 56 anggota Komisi III absen dari pemilihan ini. Itu berarti seperempat anggota Komisi Hukum tidak ikut pemilihan ini.

Dari 14 orang ini, Golkar yang paling banyak, yaitu 5 orang. Disusul Demokrat dan PKS masing-masing 2 orang. PDIP, PAN, PKB, Gerindra, dan Hanura masing-masing 1 orang. Sementara anggota Komisi III dari PPP hadir semua. Mereka digantikan oleh anggota Komisi lain dengan status BKO alias (bantuan kendali operasi) berdasarkan surat dari fraksi masing-masing.

Ketua Komisi III I Gede Pasek menyatakan, ketidakhadiran 14 orang itu disebabkan macam-macam.

"Ada yang sakit, tugas fraksi, dan ada yang sedang di luar kota," ucapnya hari ini.

Kata Pasek, ketidakhadiran 14 orang itu tidak masalah. “Tidak apa-apa. Kan ada BKO,” ujarnya. Pasek memastikan, anggota BKO ini juga tidak mengurangi kualitas pemilihan hakim agung walau yang bersangkutan bukan berasal dari Komisi III. “Kan mereka diawasi fraksi masing-masing.”

Dalam seleksi dan pemilihan hakim agung, Pasek malah menuduh Komisi Yudisial (KY) yang tidak profesional. Alasannya, KY adalah pihak yang menyeleksi 24 calon yang disodorkan ke DPR. Namun, saat DPR melakukan fit and proper test calon-calon ini, KY ujug-ujug membuat surat yang menyebutkan calon hakim agung Nommy HT Siahaan tidak pantas dipilih.

“KY ini seperti tidak profesional. Sudah kirim 24 nama, ujug-ujug di tengah proses fit and proper test mengkirim surat ke DPR yang seolah-olah satu nama itu tidak boleh dipilih. Surat itu hanya melampirkan satu surat dari orang tertentu,” ujarnya.

Padahal, KY pasek, surat dari orang tertentu itu belum diverifikasi. Karena waktu singkat, Komisi III juga tidak sempat melakukan proses verifikasi. “Kalau dari mekanisme ini, kami lihat KY ini amatiran,” ucapnya.

Dalam pemilihan kemarin, Nommy mendapat suara signifikan yaitu sebesar 21. Namun dia ada di peringkat 9 sehingga tidak lolos jadi hakim agung.