Kalangan DPRD Kabupaten Jember mencium adanya ketidakberesan, menyusul adanya tanaman tebu di Lapangan Terbang (Lapter) Notohadinegoro Jember. Mereka pun berancang-ancang untuk membentuk pansus tebu lapter.
Apalagi, ditengarai adanya keterlibatan pejabat Pemkab Jember yang berbuntut tak masuknya hasil penanaman tebu itu dalam kas daerah (kasda). Padahal areal 120 hektar yang ditanami tebu oleh PTPN XII itu berada dikawasan KSO (kerjasama operasional) Lapter Notohadinegoro.
"Ada usulan pansus itu. Ini akan dibahas dalam rapat pimpinan," ujar Ketua DPRD Kabupaten Jember Saptono Yusuf, Senin (28/1/2013).
Menurut Saptono, pihaknya sedang menunggu hasil hearing yang digelar Komisi A dan Komisi C terkait penggunaan Lapter untuk tanaman tebu itu.
"Laporan Komisi A dan Komisi C ini sebagai dasar pembentukan pansus," katanya.
Perlu diketahui, sejak tahun 2010 lalu, areal lapter seluas 120 hektar ditanami tebu oleh PTPN XII. Polemik pun muncul, karena tebu ditanam di kawasan yang telah dilimpahkan ke Pemkab Jember.
Selain itu, Pemkab Jember juga tak mendapatkan bagi hasil atas panenan tebu yang diperkirakan sebesar lebih Rp 2 Miliar itu. Belakangan muncul kabar tengara ada dana mengalir secara siluman ke pejabat Pemkab Jember senilai Rp 1,4 miliar.
