Munculnya kekhawatiran di daerah tidak mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi membuat Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani gregetan. Dia pun meminta BPH (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) Migas untuk membuat gebrakan yang revolusioner.
"Saya menginginkan pengawasan yang dilakukan BPH Migas tidak hanya bulanan tetapi harusnya harian, menit, atau bahkan detik," tandas Dewi saat rapat dengan BPH Migas untuk membahas Kinerja 2012 dan Rencana Kerja 2013 di Kompleks Parlemen, Selasa (12/2).
Bahkan, lanjutnya, untuk pengawasan pun tidak hanya per wilayah tapi laporannya dibuat per kota atau kabupaten atau per SPBU. Jadi, dalam hal ini BPH Migas harus betul-betul revolusioner.
"Ini tugas BPH Migas untuk meyakinkan kami dan konstituen kami di dapil (daerah pemilihan). Dan saya kira untuk SDM-nya, BPH Migas bisa melakukan outsourcing untuk menyuplai data dari SPBU," katanya.
Jangan sampai, kata Dewi, kebocoran terus terjadi. Akibatnya BBM bersubsidi overkuota yang akibatnya impor membengkak dan neraca perdagangan menjadi negatif. Dia berharap ke depan BPH Migas dapat melaporkan konsumsi BBM bersubsidi ini secara real time.
Sebelumnya diberitakan BPH Migas mengaku sulit melakukan pengawasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di sejumlah daerah lantaran minimnya data yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
"Mereka kurang data jadi mau lihat pegerakan konsumsinya juga sulit. Kami sendiri juga mengalami kesulitan saat kami minta data mengenai besaran pemakaian atas kuota yang kami salurkan," ujar Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng beberapa waktu lalu.
Andy menegaskan pihaknya akan bersinergi dengan Badan Pusat Statistik di setiap daerah untuk turut mengawasi jumlah pemakaian dan pergerakan BBM subsidi. Di samping itu, proyeksi akademisi dengan menghitung target tingkat konsumsi dilakukan untuk pengendalian BBM subsidi di tahun ini.
BPH Migas berharap pengendalian BBM subsidi yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 1 tahun 2013 dan pengendalian yang dilakukan PT Pertamina dengan menggunakan IT, akan mampu mengurangi konsumsi BBM bersubsidi sebanyak 2,5 juta kiloliter (kl) dari total kuota yang ditetapkan pemerintah sebesar 46 juta kiloliter.
