Lima jenazah anggota TNI korban penembakan di Papua diberangkatkan ke daerah asal masing-masing kemarin. Sedangkan dua lainnya masih disemayamkan di Yonif 751 Raider dan hari ini akan dipulangkan.

Adapun empat korban sipil masih disemayamkan di RS Dian Harapan Jayapura. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Rukman Ahmad menuturkan, pemberangkatan jenazah dari Papua dilakukan kemarin pukul 14.20 WIT.Upacara militer dipimpin Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI Christian Zebua dan dihadiri Forkopimda Papua, pimpinan TNI di Jayapura, pejabat Kodam XVII/- Cen, serta tokoh masyarakat, adat, dan agama.

“Lima korban diberangkatkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia,” ujar Rukman kemarin. Jenazah yang dipulangkan adalah Sertu Romadhon ke Kupang, Sertu M Udin ke Surabaya untuk dilanjutkan ke Sidoarjo, Sertu Frans ke Makassar,Sertu Ebi Juliana ke Jakarta dan dilanjutkan ke Sukabumi,serta Praka Jojon ke Makassar untuk diteruskan ke Kendari. “Jenazah Praka Wemprit dan Pratu Mustofa masih disemayamkan di Yonif 751 Raider.

Besok (hari ini) rencana akan dibawa ke Nabire,” imbuh Rukman. Kasubdis Dispenad Kol Inf Zaenal M menambahkan, proses evakuasi 11 korban (7 TNI dan 4 sipil) akhirnya berhasil dilakukan kemarin pukul 09.00 WIT menggunakan dua helikopter.“Dalam proses evakuasi terjadi kontak tembak,” ujarnya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo menilai pemerintah setengah hati dalam menuntaskan konflik di Papua.

Akibat itu, konflik masih terus terjadi dari masa ke masa. Menurutnya, aksi kekerasan di Papua harus lewat pendekatan militer yang terpola dan terkoordinasi sehingga bisa tuntas. “Dukungan operasi intelijen yang optimal sangat penting,” ungkapnya. TNI, kata Tjahjo, menyatakan penempatan prajurit untuk menjaga keamanan di Papua secara keseluruhan sudah cukup. Namun, Tjahjo menilai yang diperlukan adalah bagaimana TNI mengoptimalkan pengejaran pelaku teror.

“Karena selama ini terkesan ada pembiaran. Ibarat luka, proses penyembuhannya tidak tuntas. Maka perlawanan gerombolan organisasi di Papua menggunakan pola gerilya,” urainya. Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengungkapkan, persoalan Papua tidak hanya berdampak pada stabilitas keamanan di wilayah itu serta nasional, tapi juga membuat Indonesia tersandera dalam politik luar negeri.

Ada beberapa negara yang diuntungkan dalam masalah ini. Karena itu, Mahfudz menjelaskan, pemerintah juga harus mulai membuka diri dengan mengevaluasi semua instrumen seperti otonomi khusus. Pendekatan keamanan untuk kemudian dikomunikasikan dengan masyarakat Papua juga diperlukan.