Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan korupsi lewat pembobolan kredit Bank Jabar Banten yang merugikan negara hingga Rp700 miliar. Sikap ini sekaligus respons terhadap desakan elemen masyarakat yang melakukan aksi di depan Gedung Sate, Bandung.

Menurut Wakil Ketua DPRD Jabar Rudy Harsa Tanaya tak ada alasan lagi untuk menunda-nunda pansus menelusuri dugaan korupsi BJB.

"Insya Allah, Senin sudah dibawa ke rapim dan membentuk pansus. Kasus BJB sudah sangat terbuka. Saya kira DPRD tidak ada alasan lagi untuk menunda," katanya usai beraudiensi dengan perwakilan massa, di DPRD Jabar, Bandung, Selasa 5 Maret 2013.

Ia menjelaskan BJB merupakan aset terbesar pemerintah provinsi Jawa Barat. Pemda mempunyai dalam saham sebesar 38 persen. Dengan jumlah ini pemerintah provinsi mempunyai hak menentukan siapa saja direksi BJB. Para direksi ini yang diduga terlibat dalam berbagai mark up dan kredit bodong.

"Wacana untuk membuat Pansus BJB sebenarnya sudah sejak dua minggu lalu. Karena kesibukan pemilihan gubernur gagasan ini belum terealisasi. Karena ada desakan dari masyarakat senin rencana pansus akan kita pertegas," ujar Rudy.

Hingga saat ini Rudy mengatakan sudah banyak bukti yang dimiliki DPRD mengenai berbagai upaya pembobolan BJB. "Data kita bertambah terus. Saat ini kita juga mendapat pasokan data baru mengenai berbagai upaya pembobolan. Ini akan memperkuat rekomendasi politik pansus yang dihasilkan nanti," ungkapnya.

Elemen masyarakat dari Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Arak) menyambut gembira sikap DPRD Provinsi Jawa Barat. Koordinator aksi Asep Andriana menyerahkan puluhan lembar bukti upaya pembobolan, mulai dari rekening mencurigakan hingga nota kesepakatan fiktif. 

"Kami ingin ini semua cepat selesai. Kami bantu pansus dengan data yang kita punya," tuturnya.