Pengamat perbankan dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung yang juga menjabat sebagai Deputy Director for Research LMFE Unpad Aldrin Herwany menilai tak efektif pernyataan yang dilontarkan Wakil Ketua DPRD Jabar Ruddy Harsatanaya soal pembentukan panitia khusus pengusutan dugaan penyelewengan dana Bank Jabar dan Banten.
Hal itu diungkapkan Aldrin untuk merespons pernyataan Wakil Ketua DPRD Jabar, Rudy Harsa Tanaya saat menerima pengunjuk rasa dari Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK), Senin (4/3/2013) kemarin. Saat itu Rudy menyatakan pihaknya akan mendorong DPRD membentuk pansus dalam rangka menelusuri dan mengusut kasus dugaan penyelewengan dana Bank Jabar dan Banten (BJB) melalui penyaluran kredit fiktif kepada beberapa perusahaan. Kasus ini diduga melibatkan para petinggi pemerintahan di Provinsi Jawa Barat.
"Kalau menurut saya, DPRD seharusnya berhati-hati, lebih bijaksana, lebih arif dalam menanggapi desakan massa untuk pembentukan pansus. Masalahnya, DPRD bukan lembaga yang berwenang dalam menangani kasus perbankan," kata Aldrin, Selasa (5/3/2013) malam.
Aldrin menyatakan, pembentukan pansus oleh DPRD bisa saja terjadi, bisa saja juga tidak. Menurutnya, jika memang benar perlu penelusuran, lembaga yang paling berwenang adalah Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).
"Bukan DPRD. Tetapi kalaupun iya (harus ditelusuri, red), diperlukan penelusuran dalam menguak problem yang terjadi di BJB sekarang ini, tentunya yang lebih berwenang melakukan itu adalah BI dan Bapepam, iya kan?," tambahnya.
Aldrin mengingatkan agar DPRD mempertimbangkan keputusan dan memikirkan dampaknya jika keputusan pembentukan pansus BJB tetap dijalankan.
"Akan banyak juga yang merugi, bukan pemprov Jabar saja, yang mayoritas punya saham tersebut, tapi banyak investor lain. Jika terkena isu negatif, seperti contoh sekarang ini, perusahaan go public akan sangat sensitif, bahkan mungkin saja isu negatif tersebut akan berpengaruh pada harga saham. Sehingga, bukan tidak mungkin akan menyebabkan saham anjlok," bebernya.
Diberitakan, sebelumnya, ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) mendatangi Kantor Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Selasa (5/3/2013). Mereka mendesak pengusutan kasus penggelontoran dan penyelewengan dana Bank Jabar dan Banten (BJB) melalui penyaluran kredit fiktif kepada beberapa perusahaan. Ditengarai, kasus ini melibatkan para petinggi pemerintahan di Jawa Barat.
"Saham Bank BJB mayoritasnya adalah milik Provinsi Jabar, yang berarti milik rakyat Jabar. Seharusnya dana tersebut bisa dipergunakan sebaiknya-baiknya untuk kepentingan rakyat Jabar. Namun, kenyataannya malah dipergunakan untuk kepentingan kelompok tertentu di petingggi-petinggi provinsi," kata Rian Kurniawan, selaku koordinator aksi.
