Komisi V Inspeksi Kinerja PT KAI

Komisi V DPR RI pada Rabu melakukan inspeksi ke stasiun-stasiun di Jakarta, untuk memantau secara langsung kinerja dan kendala PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam menjalankan fungsinya. Dalam inspeksi tersebut, para anggota Komisi V DPR RI menerima keluhan dan masukan yang disampaikan langsung oleh jajaran direksi PT KAI.

Komisi V DPR yang dipimpin langsung Ketua Komisi Laurens Bahang Dama melakukan inspeksi ke empat stasiun kereta api di Jakarta, antara lain Stasiun Tanah Abang, Stasiun Manggarai, Stasiun Jatinegara, dan Stasiun Pasar Senen.

Direktur komersial PT KAI Sulistyo Wimbo Hardjito mengatakan, ada dua permasalahan yang menjadi kendala utama bagi PT KAI dalam memberikan pelayanan, yaitu terkait akses menuju stasiun kereta api dan perluasan lahan untuk stasiun.

“Misalnya, akses penumpang menuju stasiun kereta api, khususnya di Stasiun Tanah Abang sangat sulit mengingat arus lalu lintas yang sangat padat di jalan-jalan sekitar stasiun sehingga membuat penumpang kerap kesulitan untuk bisa sampai ke stasiun,” kata Sulistyo.

Karenanya, dia meminta Komisi V DPR RI mendorong pemerintah menyediakan jembatan penyeberangan umum sebagai salah satu fasilitas untuk menuju stasiun. Kendala lain yang dialami KAI adalah luas stasiun yang saat ini tidak sebanding dengan jumlah penumpang. Dengan kata lain, diperlukan perluasan lahan stasiun untuk bisa menampung seluruh penumpang terutama di saat-saat jam padat.

Menanggapi hal tersebut, Komisi V DPR RI berjanji akan menindaklanjuti masukan itu dengan mendiskusikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan instansi terkait lainnya. “Permintaan jembatan penyeberangan sebagai akses masuk stasiun nanti akan kami bicarakan dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemda DKI serta instansi terkait lainnya,” kata Ketua Komisi V Laurens Bahang Dama.

Namun, untuk perluasan lahan stasiun, Laurens mengatakan, hal itu berkaitan dengan aset yang dimiliki PT KAI sehingga Komisi V perlu melakukan pengkajian terlebih dahulu. “Jika memang lahannya masih ada, kami akan dukung,” lanjutnya.

Komisi V juga akan mencari tahu perihal lahan PT KAI yang ada di stasiun-stasiun yang mungkin sudah beralih fungsi sehingga membuat PT KAI sulit untuk memperluas bangunan stasiun. “Jika memang lahan tersebut sudah beralih fungsi sehingga membuat area stasiun menjadi semakin sempit, kami akan meminta lahan milik PT KAI di sekitar stasiun kereta api yang sudah beralih fungsi itu untuk dikembalikan ke fungsinya,” kata Laurens.

Pada kesempatan itu, Komisi V juga meminta PT KAI untuk menambah jumlah gerbong khusus wanita, terutama pada jam-jam padat. “Penambahan gerbong khusus wanita memang perlu, paling tidak pada jam-jam padat. Penambahan gerbong khusus untuk wanita ini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya pelecehan-pelecehan seksual yang kerap terjadi di dalam kereta api,” kata Anggota Komisi V Hetifah.

Namun dia juga mengatakan, tentu rangkaian khusus untuk perempuan itu tidak harus selalu ada di setiap jam pemberangkatan. “Paling tidak penambahannya pada jam-jam tertentu, yaitu jam berangkat kerja pada pagi hari serta jam pulang kerja pada sore dan malam hari,” katanya.