Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) Didin Supriadin mengapresiasi terobosan yang digagas Pemprov Jabar untuk membuat sekolah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ide ini menurutnya menarik karena memang daerah atau provinsi lain belum memiliki terobosan ini. Meski mengapresiasi, Didin juga mempertanyakan gagasan ini.

“Ini menarik, saya yakin di provinsi lain belum ada terobosan SMP IPM dan SMK IPM. Tetapi ada baiknya sebelum ini diberlakukan, dikaji dan dikomunikasikan dulu. Kami sendiri baru dengar sehingga konsepnya seperti apa, kami belum tahu,” kata Didin.

Didin mengatakan sekolah nonformal sebenarnya sudah ada sesuai aturan dari pemerintah pusat melalui paket A, paket B, dan paket C. Hanya saja menurutnya yang menjadi persoalan apakah paket-paket ini berjalan atau tidak.

Oleh karena itu, sekolah IPM harus memiliki payung hukum yang jelas dan landasan hukum yang tidak menyalahi aturan pendidikan dari Kemendikbud. “Komisi E sendiri belum diberitahu soal gagasan ini. Sebelum minta izin ke kementerian, di tingkat provinsi juga harus dibahas dan dibereskan semua rumusan dan kemungkinan anggarannya,” kata Didin.