Bahas Subsidi Tiket KA, DPR Panggil KAI Dan Kemenhub

Komisi V DPR akan memanggil PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk meminta penjelasan terkait rencana penghapusan kereta kelas ekonomi.

“Kita ingin panggil KAI dan Kementerian Perhubungan (Kemen­­hub) untuk meminta penjelasan terkait penghapusan kereta kelas ekonomi itu,” ujar Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Laurens mengatakan, saat ini komisinya sedang menyusun jadwal pemanggilan tersebut. Namun, kemungkinan pekan ini mengingat waktunya yang sudah mepet.

Untuk diketahui, per 1 April KAI berencana menghapuskan kereta ekonomi non AC Jabodetabek jurusan Bekasi-Jakarta Kota dan Serpong-Tanah Abang.

Menurut politisi PAN itu, dalam Undang-Undang (UU) Perkeretaapian disebutkan, kereta api (KA) kelas ekonomi tetap disediakan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jadi tidak bisa diha­puskan semuanya begitu saja.

“Bisa bertahap, misalnya untuk kereta AC 80 persen dan 20 persennya tetap ekonomi,” jelasnya.

Selain itu, dia juga mengatakan, dalam pemanggilan tersebut akan membahas usulan pembe­rian subsidi tiket jika kereta ekonomi dihapuskan. Jika tidak ada subsidi, akan memberatkan masyarakat karena harganya kereta non ekonomi lebih mahal.

“Jangan sampai kebijakan tersebut justru merugikan masyarakat kecil,” ucap Laurens.
Dikatakan, pihaknya mengusulkan dibentuk badan baru untuk mengurusi prasarana kereta mulai dari pemeliharaan jalur, sinyal dan perawatan stasiun. Menurut Laurens, selama ini sa­rana dan prasarana semuanya dibebankan kepada KAI.

“Inilah yang selama ini dikeluhkan rekan-rekan KAI karena menyedot anggarannya,” ujarnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan, kondisi KA ekonomi saat ini memang sudah sangat tua. Selain itu, kereta tersebut bukan milik KAI, melainkan milik Kementerian Perhubungan.

Menurut bekas dirut PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) itu, jika masyarakat ingin kereta eko­nomi tetap ada, maka Kementerian Perhubungan harus menggantinya dengan kereta baru. Se­bab, dalam operasionalnya, kereta ekonomi yang sudah uzur kerap mogok dan mengganggu kereta lainnya seperti commuter line.

“Dalam setahun kemarin (2012) saja rusaknya 1.200 sekian kali, itu menjadi omongan di ma­syarakat kereta kok rusak terus,” ucap Dahlan, kemarin.

Mogoknya kereta ekonomi tersebut, menurut dia, sangat mengganggu kereta lainnya yang ingin melintas. Hal ini memberikan dampak buruk kepada KAI karena banyak keluhan dari mas­yarakat. Padahal yang rusak adalah kereta ekonomi milik Kementerian Perhubungan.

Pengamat transportasi dari Masyarakat Transporrasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, pemerintah harus tetap memberikan subsidi bagi masyarakat menengah ke bawah agar bisa menikmati transportasi murah kereta api.

Namun, bukan berarti kereta ekonomi tidak dihapuskan. Menurut dia, subsidinya lebih baik diberikan langsung kepada penumpang kereta. Jika subsidi diberikan untuk kereta, menurut­nya, akan rawan penyimpangan. Sebab, kenyataannya kereta ekonomi masih kerap digunakan orang mampu. “Jadi yang disubsidi penumpangnya, bukan keretanya,” ujarnya.

Djoko sepakat jika kereta ekonomi nantinya dihapus atau diremajakan. Sebab, dengan begitu semua kereta akan memiliki fasilitas sama. Tapi, sebelumnya pemerintah harus mendata mas­yarakat menengah ke bawah pengguna kereta agar tetap bisa menggunakan jasa transportasi berbasis rel itu.

Dia mengatakan, pengguna kereta harus diberikan kartu khusus sehingga bisa membeli tiket de­ngan harga lebih murah. Kartu itu bisa digunakan di hari kerja dan jam-jam tertentu. Khusus hari libur, kartu tidak berlaku.

“Sama seperti program BLT (Bantuan Langsung Tunai), nanti tugas pemerintah mendata peng­guna kereta dan mengevaluasi,” saran Djoko.

Kepala Humas PT KAI Mateta Rizalulhaq mengatakan, pihaknya siap menghadiri panggilan Komisi V DPR untuk menjelaskan rencana penarikan kereta kelas ekonomi. Menurutnya, pe­manggilan itu adalah hak DPR.

Alasan pihaknya menarik kereta kelas ekonomi karena alasan keselamatan. Sebab, kereta eko­nomi yang ada saat ini umurnya sudah tua dan rata-rata buatan 1974.
“Suku cadangnya sudah tidak ada dan sering mogok, makanya kami tarik,” katan Mateta kepada Rakyat Merdeka, kemarin.