Anggota Komisi V DPR RI, Saleh Husin, meminta PT Kereta Api Indonesia menekan harga tiket commuter line hingga menjadi Rp 5.000, menyusul kebijakan penghapusan layanan KRL ekonomi. Harga yang kini berlaku adalah Rp 8.000 hingga Rp 9.000, sangat tinggi dibanding harga KRL ekonomi yang hanya Rp 1.500.

"Sangat memberatkan pengguna jasa KRL tersebut, terutama saudara-saudara kita dari kalangan kurang mampu," kata Saleh di sela-sela rapat dengar pendapat bersama jajaran PT KAI dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/5/2013). Hadir dalam rapat itu, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan dan Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan.

PT KAI, kata dia, dapat memanfaatkan anggaran subsidi non-bahan bakar minyak, yaitu public service obligation (PSO). Subsidi itu dialokasikan untuk memperbaiki layanan publik. Kereta api merupakan transportasi umum sehingga seharusnya layak mendapat subsidi itu.

Pada bagian lain, politisi Partai Hanura ini juga menyadari kondisi KRL ekonomi yang sudah tua dan kondisinya memprihatinkan. Kereta yang usianya lebih dari 35 tahun itu dinilai sudah tak memiliki sistem keamanan yang memadai. Atas dasar itu, pemberian PSO dianggapnya mutlak.

"Untuk itu pemerintah harus cepat mencari solusi agar masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa dan tidak ada yang merugi. Solusi ini harus dilakukan sebelum KRL ekonomi dihentikan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu terungkap, PSO yang dibutuhkan untuk subsidi semua pengguna KRL mencapai Rp 387,1 miliar. Sementara itu, dana yang tersedia hanya sekitar Rp 167 miliar.