Kalangan DPR mendukung langkah Kementerian Perhubungan yang meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit penggunaan subsidi oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).

"Karena dengan begitu, anggaran yang disediakan untuk kepentingan masyarakat kelas bawah (PSO) dapat digunakan secara benar dan tepat sasaran," ujar anggota Komisi V DPR, yang salah satunya membidangi masalah transportasi, Saleh Husin (Jumat, 24/5).

Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretapian Kemenhub Hanggoro Budi Wiryawan mengaku telah meminta BPK untuk melakukan audit penggunaan dana subsidi kereta ekonomi (PSO) yang dikelola PT KAI. Audit ini dimaksudkan agar diketahui berapa dana perawatan dan dana depresiasi.

Pasalnya, PT KAI diduga tidak melakukan perawatan dan investasi ulang (depresiasi) pada kereta mereka. Padahal, subsidi yang diberikan pemerintah setiap tahunnya, ada komponen untuk perawatan dan investasi ulang.

Melanjutkan keterangannya, Saleh Husin mengingatkan, sampai saat ini pemerintah belum mampu menyediakan transportasi umum massal yang layak dan memadai untuk masyarakat terutama masyarakat kelas bawah.

Padahal pemerintah mengimbau agar masyarakat membatasi penggunaan kendaraan pribadi melalui pembatasan-pembatasan dengan berbagai aturan tapi solusi alternatifnya belum terpecahkan sampai saat ini.

"Jadi sekali lagi penggunaan PSO perlu diaudit agar jelas penggunaannya dan tidak bias kemana-mana serta dapat dipertanggungjawabkan," demikian Saleh, yang juga Sekretaris Fraksi Hanura ini.