Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ahmadi Noor Supit menegaskan, hingga kini belum ada indikasi pemerintah akan menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada awal 2014. Ini bisa terlihat dari pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di RAPBN 2014 yang sudah berlangsung di DPR.
"Sejauh ini saya belum melihat adanya indikasi pemerintah akan menurunkan harga BBM pada awal 2014 sebagaimana yang dipridiksi banyak pihak saat ini," ujar Ahmadi kepada JurnalParlemen, Rabu (26/6).
Menurut dia, dari RKP maupun pagu indikatif pada RAPBN 2014 yang diajukan Kementerian dan Lembaga, Menteri Keuangan justru menurunkan anggaran hingga Rp 140 triliun. Artinya, ada kekurangan anggaran untuk mengejar target-target dari rencana kerja pemerintah.
"Jadi mana mungkin jika posisinya saja saat ini kekurangan dana, pemerintah harus turunkan harga BBM. Kalau mau menurunkan harga BBM, kan itu artinya perlu menambah lagi anggaran untuk subsidi BBM. Sementara dananya saja tidak ada untuk itu. Itu logikanya demikian. Sehingga saya kira tidak ada dan tidak mungkin pemerintah nekat menurunkan harga BBM tahun depan," tegasnya.
Kata Ahmadi, jika itu dilakukan, bisa berakibat pada tidak tercapainya target-target yang direncanakan oleh pemerintah. Karena, RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) saja sudah ada evaluasi paruh waktu.
"Nah, evaluasi paruh waktu itu kan sudah diturunkan semuanya. Sekarang, kalau kemudian 2014 yang paruh waktu saja tidak bisa tercapai, ya pemerintah malah bisa dinilai gagal," tukasnya.
Ahmadi mensinyalir, jika benar ada rencana pemerintah menurunkan harga BBM di 2014, itu jelas berkaitan dengan pencitraan, khususnya dalam rangka pelaksanaan pemilu legislatif 2014.
"Tapi kalau hanya kepentingan itu saya kira riskan, karena nilai kinerja pemerintahan SBY akan kelihatan gagal total. Karena anggarannya tidak ada, itu bisa membahayakan kondisi keuangan negara dan citra pemerintahan SBY sendiri," pungkasnya.
