Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah mendukung sikap calon Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang ingin mempertahankan peradilan militer guna menyelesaikan perkara yang melibatkan TNI.
"Saya mendukung sikap atau pernyataan Jenderal Moeldoko yang tetap ingin mempertahankan peradilan militer guna menyelesaikan perkara yang melibatkan TNI. Karena, prajurit tidak bisa dilihat sebagai warga negara pada umumnya. Dia dilengkapi dengan persenjataan militer. Sehingga jika dia melanggar hukum yang bersifat umum, tetap harus diselesaikan di peradilan militer," ujar Dimyati kepada JurnalParlemen, Minggu (25/8).
Dimyati mengatakan, sikap untuk tetap mempertahankan peradilan militer guna menyelesaikan perkara yang melibatkan TNI ini tidak bisa dikatakan merupakan upaya menghambat proses pembangunan reformasi di internal TNI. "Kalau dalam hal satu poin itu kemudian dikatakan menghambat, tidak benar lah. Semua pihak harus melihat secara luas dari segela aspek atas capaian yang dilakuan di internal TNI dalam wujudkan reformasi di dalamnya," jelas Dimyati.
Yang perlu dilakukan dalam masalah ini, kata Dimyati, adalah bagaimana terus membuat pengadilan militer yang ada saat ini dilakukan secara transparan dan terbuka. "Yang menjadi kekhawatiran masyarakat kan bahwa pengadilan militer sandiwara atau kepura-puraan saja, yang pada intinya untuk melindungi oknum prajuritnya yang melakukan pelanggaran hukum. Nah, tugas peradilan militer ke depannya bisa menjawab keraguan dari masyarakat tersebut. Makanya proses peradilannya harus terbuka dan langsung bisa dipantau masyarakat," tegasnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga mengatakan semestinya pendampingan advokat umum bisa banyak dilakukan dalam mendampingi oknum prajurit yang tengah diadili. "Hal ini juga sebagai upaya terbukanya ruang publik dalam melihat proses persidangan militer yang berlangsung."
Rabu (21/8), saat menjawab pertanyaan anggota Komisi I dari Fraksi PDIP Helmi Fauzy soal kelangsungan program reformasi di internal TNI, Moeldoko mengatakan, "Tentang peradilan militer, menurut saya kita tidak perlu mengembangkan diskursus tentang peradilan militer menjadi umum untuk pelanggaran yang dilakukan prajurit. Yang perlu kita pikirkan, bagaimana peradilan militer itu ditangani dengan sungguh-sungguh."
