Sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy meminta Pertamina menghitung dampak migrasi konsumen pengguna tabung liquid petroleum gas (LPG) 12 kilogram (kg) ke tabung LPG bersubsidi 3 kg.
"Meski kenaikan harga LPG 12 kg sebagai barang nonsubsidi sepenuhnya kewenangan Pertamina selaku korporasi, dampaknya akan terjadi migrasi (konsumen) besar kepada LPG 3 kg," kata Romy, panggilan Romahurmuziy dalam pesan singkat yang diterima Metrotvnews.com, Minggu (5/1).
Migrasi konsumen juga akan berdampak langsung pada kelangkaan dan penaikkan harga LPG 3 kg di pasar.
"Akibatnya LPG 3 kg yang digunakan masyarakat ekonomi lemah akan mengalami kenaikan," tukasnya.
Ia mengatakan, akibat kenaikan harga LPG 12 kg, di Indramayu LPG 3 kg sudah mengalami kenaikan harga sebesar Rp 25 ribu/tabung dari sebelumnya Rp 17 ribu/tabung.
"Migrasi ini jika terjadi besar-besaran akan menambah secara signifikan besaran subsidi gas dalam APBN," kata Romy.
Oleh karena itu, dampak penaikan harga LPG 12 kg harus dipertimbangkan ulang oleh Pertamina.
"Pertamina tidak bisa bersikap seolah negara dalam negara, hanya atas dasar formalitas terhadap diberikannya kewenangan oleh Peraturan Menteri," tukasnya.
Terlebih kenaikan signifikan dan mendadak. Untuk itu, PPP meminta penundaan kenaikan harga LPG 12 kg sampai dengan adanya perhitungan dampak migrasi ke 3kg.
Ia menambahkan, sangat aneh jika Menteri ESDM Jero Wacik tidak tahu atas langkah strategis Pertamina.
"Apalagi mengingat sejumlah dirjennya menjabat komisaris di Pertamina," kata Romy.
Demikian juga dengan menteri BUMN Dahlan Iskan yang dalam RUPS Pertamina telah mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2014 yang di dalamnya termuat pendapatan dari bisnis LPG.
"Kalaupun Pertamina berlindung pada 'unsur kerugian negara' juga tidak tepat. Karena Pertamina dalam 5 tahun terakhir membukukan keuntungan sebagai korporasi," kata Romy.
Bahkan, lanjutnya, Pertamina mencatatkan laba bersih terbesar dalam sejarah pada 2012 yakni sebesar Rp 25,89 trilyun.
"BUMN itu bukan hanya mencari untung, tapi dia punya fungsi pelayanan hajat orang banyak. Jangan membandingkannya dengan swasta murni," pungkas Romy.