Wasekjen DPP PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi III DPR RI Ahmad Basarah mengakui ada pebedaan pandangan antara Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani dengan wakilnya yang baru diangkat Wisnu Sakti Buana dan hal itu hanya dinamika internal partai.

“Kami melihat perbedaan pandangan itu bukan hal prinsip, tapi hanya dinamika internal partai,” kata Basarah.

Menurut dia, Tri Rismaharini adalah figur yang diusung PDI Perjuangan untuk menduduki jabatan eksekutif dan sempat ada perbedaan pandangan dengan Wisnu Sakti Buana yang berasal dari struktur PDI Perjuangan Jawa Timur. Namun, DPP PDI Perjuangan sudah mengklopkan antara Tri Rismaharini dengan Wisnu Sakti Buana dan struktur pengurus PDI Perjuangan Jawa Timur.

Anggota Komisi III DPR RI ini menjelaskan, DPP PDI Perjuangan sudah mengklarifikasi perbedaan pandangan antara Tri Rismaharini dan struktur pengurus PDI Perjuangan Jawa Timur dalam suatu pertemuan dan meminta semua pihak untuk saling mengoreksi diri.

“Kami minta mereka saling koreksi diri, baik struktur partai, Pak Wisnu, dan Bu Risma. Kami minta Bu Risma untuk mempertimbangkan hal-hal yang lebih penting, yaitu kepentingan masyarakat Surabaya dan kepentingan partai, daripada kepentingan sendiri,” ujar Basarah.

DPP PDI Perjuangan juga telah memastikan akan mendukung Risma menjalankan tugas-tugasnya sebagai Wali Kota Surabaya sampai akhir masa jabatannya. Struktur pengurus PDI Perjuangan Jawa Timur telah diminta untuk mengikuti instruksi DPP.

Sebelumnya telah erkembang rumor adanya hubungan tidak harmonis antara Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani dengan wakilnya yang baru dilantik, Wisnu Sakti Buana. Risma pun sempat mempertanyakan soal keabsahan pelantikan Wisnu menjadi wakilnya.

Wisnu yang sebelumnya adalah Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya itu menggantikan posisi Bambang Dwi Hartono yang mundur untuk maju pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur pada 2013.

Wisnu dipilih dalam forum rapat paripurna DPRD Kota Surabaya yang sempat alot karena tarik ulur kepentingan politik pada November 2013.

Setelah pelantikan Wisnu, Risma sempat tak hadir ke kantornya di Pemerintah Kota Surabaya selama sepekan. Belakangan Risma mengakui bahwa dirinya tidak masuk kantor karena sakit.

Memecah Soliditas

Pada bagian lain, Basarah menuturkan bahwa partainya juga sudah jauh hari mendeteksi adanya skenario partai lain yang berusaha mengacaukan kondisi internal PDIP. Setelah itu, partai-partai lain ini kemudian merekrut para kepala daerah berprestasi dari PDIP.

“Ada skenario partai politik tertentu mendorong konflik di PDIP. Ketika berkonflik dan salah satu pihak dirugikan, maka akan diambil parpol tertentu. Kami sudah identifikasi hal ini,” ujarnya.

Namun, dia menambahkan, partainya percaya semua kader PDIP menjaga konsistensi dan loyalitas dalam menjalankan tugasnya dari partai. Basarah menuturkan partainya akan menjaga para kadernya itu agar tidak terganggu kerjanya di tingkat eksekutif.

Sementara itu, di tengah polemik soal isu mundurnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, muncul wacana bahwa Partai Gerindra mengajukan nama Risma sebagai salah satu pendamping Prabowo Subianto untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Pasangan Prabowo-Risma dianggap akan menjadi pasangan ideal yang memiliki kekuatan tersendiri dalam memimpin negara, mengingat latar belakang keduanya yang berbeda. Prabowo dari kalangan militer dan politisi, sementara Risma murni dari birokrat. Elektabilitas Risma juga diyakini mampu menyaingi Jokowi, kader PDIP yang tengah menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Atas munculnya wacana itu, Wakil Ketua DPR RI yang juga politisi senior PDIP, Pramono Anung mengatakan bahwa ketertarikan partai lain terhadap Risma bukanlah sesuatu yang mengherankan. Pasalnya, Risma selama ini tidak hanya didukung partai, tetapi juga masyarakat Surabaya. Kinerja Risma juga patut diapresiasi sehingga banyak membuat orang kagum.

“Tapi, bagaimanapun, partai akan meminta Risma meneruskan jabatannya sampai akhir untuk Surabaya. Kita akan protect agar tidak ada gangguan,” ujarnya.