Mekanisme seleksi calon hakim konstitusi dengan melihat tim pakar dari berbagai bidang terbilang sukses. Cara begini bisa diadopsi untuk seleksi pimpinan lembaga negara lainnya.
Anggota Komisi III DPR Syarifuddin Sudding menyatakan puas atas kinerja tim pakar seleksi yang ditunjuk oleh pihaknya. "Sikap kritis para tim pakar menguji kapasitas dan kapabilitas para calon hakim MK membuat seleksi berjalan akuntabel dan transparan," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (5/3).
Proses seleksi seperti itu memupus keraguan publik akan hadirnya hakim konstitusi yang tepat. Sempat muncul ketikdakpercayaan publik bahwa DPR bakal bisa memilih hakim MK tanpa kepentingan politis.
"Pelibatan tim pakar telah membangun kembali rasa percaya masyarakat terhadap hakim-hakim MK. Sebab, selama ini masyarakat menilai pemilihan didasarkan pada kepentingan tertentu," katanya.
Komisi III melalui voting akhirnya memilih dua calon hakim konstitusi, Wahiduddin Adams dan Aswanto. Keduanya dianggap tepat menggantikan Akil Mochtar dan Hardjono ketimbang para calon lainnya. Setelah menguji para calon, tim pakar menyodorkan rekomendasi empat nama yang bisa dipilih DPR sebagai calon hakim konstitusi.