Pelibatan Tim Pakar dalam Uji Kelayakan Akan Ditradisikan

Sebagian besar anggota Komisi III mengaku puas dengan hasil kerja tim pakar yang telah menguji para calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Itu sebabnya, Komisi III berencana akan meneruskan tradisi ini dalam menguji para calon hakim di masa-masa mendatang.

"Ini kan sunah (tradisi) yang baik. Harus kita teruskan," kata anggota Komisi III dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf, Kamis (5/2).

Dengan cara ini pula, kata Bukhori, anggota Komisi III pun menutup pintu untuk main-main dalam memilih para calon pejabat negara, seperti hakim MK, dan MA (Mahkamah Agung). "Kita harus kejam," tegasnya.

Dalam seleksi pimpinan lembaga, fraksi-fraksi di DPR biasanya sudah mengantongi nama jagoannya. Namun, hal itu kini tak bisa diandalkan karena nama yang bakal dipilih adalah hasil rekomendasi tim pakar. Kendati tidak mengikat, rekomendasi tim pakar bisa lebih berbobot karena pertanyaan mereka sudah menyangkut masalah teknis. Dengan cara ini pun anggota komisi yang hadir dalam proses seleksi menjadi lebih banyak.

Nudirman Munir dari Fraksi Partai Golkar juga sepakat dengan Bukhori. "Dengan Tim pakar maka ada penilaian yang objektif dan efektif. Jangan seperti waktu memilih hakim MA beberapa waktu lalu, kita dinilai tidak objektif. Padahal kan pertanyaannya sama (dengan hakim MK)," katanya.

Menghadirkan tim pakar saat uji kelayakan dan kepatutan calon hakim MK adalah baru pertama dilakukan DPR. Hal ini dinilai akan mengeliminir kesan bahwa DPR tak fair saat menyeleksi pejabat negara.
 
Saldi Isra, pengamat hukum tata negara yang juga masuk tim pakar yang ditunjuk DPR menyeleksi hakim konstitusi, mengatakan bahwa Komisi III sudah memulai kebiasaan baik. "Karena itu, tidak perlu dicurigai lagi," katanya.