Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi mengatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memiliki peran lebih besar dalam pembangunan Jakarta dibandingkan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Menurut Sanusi, salah satu kelebihan yang dimiliki Basuki adalah manajerial skill. Dengan kemampuan yang dimilikinya, ia dapat mengubah sifat pegawai negeri sipil (PNS) dan memberi contoh PNS bekerja disiplin dan tepat waktu.
"Lihat saja, wagub kerja dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Berkat dia juga, elektabilitas Jokowi meningkat, padahal kebanyakan ide-ide terobosan program Jakarta kan dari wagub," kata Sanusi, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (20/3/2014).
Anggota Komisi D (pembangunan) itu mengatakan, jika dalam pemerintahan hanya diandalkan aksi blusukan Jokowi, maka permasalahan tidak usai. Apalagi, kini Jokowi telah menyandang sebagai bakal calon presiden 2014. Maka, Sanusi menengarai blusukannya kini tidak murni. Sebab, bisa saja digunakan untuk meraih simpati masyarakat Jakarta.
Ia melanjutkan, Basuki memiliki kemampuan untuk melakukan pendekatan dengan para pengusaha dalam pemberian corporate social responsibility (CSR). Berkat itu pula, unit-unit rusun terisi dengan barang furniture dan penataan waduk serta taman semakin rapi.
Di samping itu, kata dia, Basuki juga telah berhasil membuat para PNS takut "bermain" dengan anggaran. Hal itu akan terus dilakukan Basuki selama lima tahun atau satu periode. Sebab, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto memang menugaskan Basuki untuk membereskan birokrasi Jakarta selama lima tahun serta tidak mengintervensinya dalam berbagai kegiatan kampanye politik partai Gerindra.
"Kalau Jokowi jadi presiden, berarti belum genap dua tahun pimpin Jakarta. Berarti dia cuma kasih roh baik saja, nanti PNS bakal balik lagi ke sifat awalnya," kata Sanusi.
Oleh karena itu, ia mengimbau Jokowi segera mundur dari jabatannya sebagai gubernur. Menurut Sanusi, meskipun Jokowi sebagai pejabat tinggi negara tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya, namun secara etika politik, hal itu tidak diperkenankan.
Dalam hal itu pula, Jokowi harus meniru sikap Basuki yang bersedia mundur dari jabatannya sebagai Bupati Belitung Timur untuk bertarung dalam pemilihan gubernur (pilgub) Bangka Belitung. Saat itu, Basuki juga menerima kekalahannya.
Apabila Jokowi tidak mengundurkan diri, maka ia mengkhawatirkan terjadinya kevakuman di pemerintahan DKI Jakarta. Sanusi memprediksi tidak ada kebijakan yang dihasilkan selama rentang waktu April-Juni (masa pemilu). Sebab, di satu sisi, gubernur cuti untuk melaksanakan kampanye, Sedangkan wakil gubernur tidak dapat mengambil kebijakan strategis, karena hanya gubernur yang berhak.
Dengan status yang tidak jelas itu pula kemudian dapat membuat para pegawai negeri sipil (PNS) DKI dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bingung akan merekomendasi kebijakan ke mana.
"Mendingan lepasin badan dan lepasin baju, copot logo Jaya Raya (seragam dinas) dan bilang ke semua masyarakat kalau mau nyapres. Ini baru namanya kompetisi sehat, dan berani gambling (bertaruh) kalau kalah di Pilpres, enggak jadi gubernur lagi. Pulangnya ke Solo jangan ke Jakarta lagi," kata Sanusi.
