Politisi Partai Demokrat Sutan Batoegana bersikukuh tidak tahu menahu soal dana operasinal Menteri ESDM Jero Wacik terkait tuduhan kasus pemerasan senilai Rp9.9 miliar.

“Enggak tahu saya. Soal pemerasan mana kita tahu,” usai diperiksa penyidik di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/14).

Sutan memenuhi panggilan penyidik KPK sejak Pukul 09.45 WIB. Ia diperiksa terkait sebagai saksi kasus tuduhan pemerasan yang dilakukan mantan Menter ESDM Jero Wacik untuk dana operasional menteri senilai Rp 9,9 M.

Sutan mengakui selama pemeriksaan, penyidik mengajukan 15 pertanyaan kepadanya. Materi pertanyaan seputar fungsi pengawasan terhadap kinerja ESDM saat Sutan masih menjabat Ketua Komisi VII DPR RI membidangi Energi Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup.

Selain itu, diakui, Sutan pertanyaan juga diarahkan terkait masalah anggaran Kementerian ESDM.

“Laporan kan di APBN. Kalau soal pemerasan, mana kita tahu,” kata Sutan lagi dengan gayanya yang khas kocak mirip pelawak Srimulat.

Pertanyaan terkait dana operasional menteri (DOM) yang diduga ditilep Jero, Sutan yang semasa menjabat di Komisi VII dan bermitra dengan Kementerian ESDM, lagi-lagi menegaskan tidak tahu. Aapalagi, besaran DOM di lembaga dibawa kendali Jero.

Diketahui, KPK menyeret Jero jadi tersangka sejak 2 September 2014. Jero selama menjadi Menteri ESDM, ia melakukan lewat Waryono Karno yang menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM. Juga lewat bawahan Jero. Sasaran pemerasan diduga sejumlah rekanan pengadaan di kementerian tersebut.

Fakta yang dikantongi penyidik, jumlah uang yang diperoleh Jero sejak 2011 sampai 2013, total mencapai Rp 9,9 miliar. Menurut KPK, uang yang diterima Jero diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk pencitraan di hadapan Presiden SBY.

Kasus Jero merupakan hasil pengembangan kasus suap yang melibatkan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Melalui pengembangan kasus Rudi, KPK juga menetapkan Sutan sebagai tersangka. Sutan diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait pembahasan APBN-P di Kementerian ESDM.